Berita DJP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

DJP Kemenkeu akan mengembalikan kelebihan PPN 12% yang dipungut secara keliru setelah kebijakan pajak yang baru diterapkan terburu-buru pada akhir 2024.

Apa itu coretax DJP? Coretax DJP memungkinkan wajib pajak untuk mengakses berbagai layanan perpajakan. Berikut cara mengakses coretax DJP.

Pada 2025, PPN untuk layanan streaming termasuk Netflix akan meningkat dari 11% menjadi 12%, menurut DJP Kemenkeu, namun kenaikannya hanya 1% dan sudah termasuk dalam tarif yang berlaku saat ini.

Pada 2025, tarif PPN untuk transaksi uang elektronik akan meningkat menjadi 12%, sesuai pengumuman Direktorat Jenderal Pajak.

DJP Kemenkeu telah menunjuk Amazon dan 6 perusahaan lain sebagai pemungut PPN untuk transaksi digital di Indonesia, sebuah langkah meningkatkan keadilan dalam bisnis digital dan konvensional.

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan tren positif penerimaan PPh pada 2025, sejalan dengan kebijakan baru yang diterbitkan dalam Perpres 201 Tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres 201 Tahun 2024 yang memuat regulasi detail APBN 2025, termasuk penurunan target PPh badan dan kenaikan signifikan pada PPh Pasal 21.

Pemadanan NIK dengan NPWP mencapai 99,32% menjelang pelaksanaan Coretax pada 2025, yang akan optimalkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan.

SPT Tahunan PPh untuk tahun 2024 masih dilaporkan melalui laman DJP Online, dan baru pada tahun 2026 akan menggunakan sistem coretax yang mulai diimplementasikan pada Januari 2025.

Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara menuai pro kontrak. Karena kebijakan ini berfokus pada reformasi sistem pajak dan manajemen penerimaan negara.

Pemerintah berencana meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% dan membuka kembali program tax amnesty pada 2025 guna memenuhi target penerimaan negara sebesar Rp 2.189,3 triliun.

Tax Amnesty Jilid III yang diusulkan DPR diduga kuat memiliki motif politik,

Naiknya PPN menjadi 12% pada 2025 diperkirakan akan menurunkan konsumsi masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5%.

Kementerian Keuangan memperluas periode tax holiday hingga Desember 2025 melalui PMK 69/2024, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi standar pajak minimum global.

Wamenkeu Anggito memaparkan bagaimana kecerdasan buatan (AI) berpotensi menggantikan fungsi Ditjen Pajak dalam mencatat dan mengukur penerimaan negara.