Berita DJP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah berencana meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% dan membuka kembali program tax amnesty pada 2025 guna memenuhi target penerimaan negara sebesar Rp 2.189,3 triliun.

Tax Amnesty Jilid III yang diusulkan DPR diduga kuat memiliki motif politik,

Naiknya PPN menjadi 12% pada 2025 diperkirakan akan menurunkan konsumsi masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah 5%.

Kementerian Keuangan memperluas periode tax holiday hingga Desember 2025 melalui PMK 69/2024, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi standar pajak minimum global.

Wamenkeu Anggito memaparkan bagaimana kecerdasan buatan (AI) berpotensi menggantikan fungsi Ditjen Pajak dalam mencatat dan mengukur penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan pasca pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo, sekaligus menyanggah pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Ditjen Pajak menyatakan pengenaan PPN hanya untuk jasa pengelolaan dalam Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) apartemen dan rusun, tidak termasuk biaya lain seperti tagihan listrik.

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, akan memanggil Dirjen Pajak untuk mendiskusikan dugaan kebocoran data NPWP yang dijual bebas, termasuk milik Presiden Joko Widodo.

Ditjen Pajak mengingatkan masyarakat tentang peningkatan modus penipuan yang menggunakan nama dan tautan palsu, serta imbauan penting untuk mengamankan data pribadi dan menggunakan informasi resmi.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan tidak ada kebocoran data NPWP dari sistem informasi mereka, meski ada dugaan penjualan data oleh pelaku di forum online.

Ahli IT menyampaikan bahwa enam juta data pajak yang bocor dan dijual oleh Bjorka bisa digunakan untuk modus penipuan APK yang sempat terjadi pada awal September.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan telah meminta evaluasi menyusul dugaan kebocoran data pribadi yang melibatkan NPWP dan NIK pejabat tinggi termasuk dirinya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan mengevaluasi insentif PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM yang berakhir tahun ini, dengan mempertimbangkan kapasitas dan keadilan pajak bagi UMKM.

Dirjen Pajak Kemenkeu menyampaikan bahwa tarif PPh final sebesar 0,5% untuk UMKM akan berakhir pada tahun 2024

Ditjen Pajak Kemenkeu mempersiapkan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak pada masa pemerintahan Prabowo Subianto di 2025.