Fakta Menarik Film Dirty Vote, Ada Tiga Pakar Hukum Tata Negara
Ada beberapa fakta menarik film Dirty Vote di tengah masa tenang menjelang Pemilu 2024. Film dokumenter yang berjudul Dirty Vote telah dirilis di akun YouTube Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia pada Minggu (11/2/2024).
Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah diunggah, tepatnya hingga pukul 09.30 WIB pada Senin (12/2/2024), video tersebut telah ditonton sebanyak 2,5 juta kali. Film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit ini menimbulkan kehebohan karena mengungkap potensi sistem kecurangan yang dapat terjadi dalam Pemilu 2024.
Tidak hanya di YouTube, film ini juga menjadi trending topik di platform X dan banyak diperbincangkan oleh netizen di berbagai media sosial lainnya. Banyak pula influencer yang membahas tentang film dokumenter ini, menambah intensitas perbincangan terkait isu-isu yang diangkat di dalamnya.
Fakta Menarik Terkait Film Dirty Vote
Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang memberikan analisis mendalam terhadap sistem kecurangan yang mungkin terjadi. Berikut sejumlah fakta menarik terkait film dokumenter Dirty Vote:
1. Tiga Pakar Hukum Tata Negara
Dalam film dokumenter Dirty Vote, terdapat tiga pakar hukum tata negara yang menjadi narasumber, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti dan Feri Amsari. Ketiganya mengungkapkan bahwa berbagai instrumen kekuasaan telah dimanfaatkan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak demokrasi.
Infrastruktur kekuasaan yang kuat digunakan secara terang-terangan untuk mempertahankan status quo, tanpa rasa malu. Bentuk-bentuk kecurangan tersebut diuraikan dengan analisis hukum tata negara.
2. Sutradara
Film dokumenter Dirty Vote ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, seorang mantan jurnalis yang dikenal sering melakukan liputan investigasi. Selain aktif mengkritik kebijakan pemerintah melalui film, Dandhy juga terkenal karena aktif menyuarakan kritiknya melalui media sosial.
Dirty Vote merupakan film keempat yang disutradarainya yang mengambil momentum dari peristiwa pemilu. Pada tahun 2014, melalui rumah produksi WatchDoc, Dandhy merilis film berjudul Ketujuh. Kemudian, menjelang Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, Dandhy juga menyutradarai film Jakarta Unfair.
Film Sexy Killers yang dirilis pada tahun 2019 juga merupakan karya Dandhy yang diproduksi saat masa tenang Pemilu 2019 lalu. Jumlah penonton film tersebut mencapai 20 juta penonton. Sexy Killers mengungkap jaringan oligarki di balik kedua pasangan calon yang bersaing pada saat itu yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
3. Isi Film Dirty Vote
Dalam durasi 1 jam 57 menit, tiga pakar hukum tata negara secara jelas mengungkapkan berbagai aspek terkait dengan desain kecurangan yang ditemukan dalam Pemilu 2024. Mereka membahas mulai dari pernyataan Presiden Jokowi yang bervariasi terkait masuknya anak-anaknya ke dunia politik, ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, penyaluran bantuan sosial, penggunaan fasilitas umum hingga pelanggaran etika di lembaga pemerintahan.
4. Kolaborator Film Dirty Vote
Pada akhir film dokumenter tersebut, disebutkan orang-orang, lembaga dan organisasi yang terlibat sebagai kolaborator dalam pembuatan film ini. Di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Yayasan Kurawal dan YLBHI.
5. TKN Prabowo-Gibran Menggelar Jumpa Pers
Setelah rilisnya film Dirty Vote, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran langsung mengadakan jumpa pers. Langkah ini diambil karena sebagian besar konten dalam film tersebut menyoroti pasangan calon yang mereka dukung. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menegaskan bahwa sebagian besar isi dari film tersebut dianggap sebagai fitnah.
Habiburokhman menilai bahwa apa yang disajikan dalam film tersebut kurang argumentatif dan cenderung tendensius. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang disampaikan dalam film tersebut.
Film Dirty Vote mengungkap potensi dugaan kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024. Film tersebut pertama kali ditayangkan melalui saluran produksi WatchDoc di YouTube pada tanggal 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB yang bertepatan dengan hari pertama masa tenang Pemilu.