Sidang Kedua BPUPKI Membahas Tentang Rancangan UUD, Ini Penjelasannya

Sidang kedua BPUPKI membahas tentang wilayah negara, rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, kewarganegaraan, pendidikan, ekonomi hingga keuangan. Dalam sidang kedua tersebut banyak usulan yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Dalam sejarah, da sembilan jenis usulan tentang perlengkapan kemerdekaan Indonesia di antaranya dasar negara, unifikasi, kepala negara, bentuk negara, warga agama, negara, pembelaan negara dan keuangan.

Agenda Sidang BPUPKI Kedua

Sebelum memahami sidang kedua BPUPKI membahas tentang apa, penting diketahui agenda sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 1945 di Gedung Chuo Sangi in, Jakarta Pusat. Berikut agenda sidangnya:

• Rancangan Undang-Undang Dasar
• Rancangan bentuk negara, kewarganegaraan dan wilayah negara
• Susunan pemerintahan federalisme dan unitarisme

Adapun berikut panitia kecil sidang BPUPKI kedua:

• Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Soekarno
• Panitia Pembelaan Tanah Air yang dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso
• Panitia Ekonomi dan Keuangan di mana Mohammad Hatta sebagai pemimpinnya

Hasil Sidang BPUPKI Kedua 10-17 Juli 1945

Hasil sidang kedua BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara dan rancangan UUD. Panitia menyetujui Rancangan Preambul yaitu Piagam Jakarta yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut hasil sidang selengkapnya:

1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk Panitia Kecil

Panitia tersebut juga membentuk Panitia Kecil pada tanggal 11 Juli 1945 yang memiliki tugas untuk menyempurnakan dan menyusun rancangan UUD. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang UUD juga membahas hasil kerja Panitia Kecil atau Panitia Sembilan.

2. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka

Panitia perancang UUD dari BPUPKI 14 Juli 1945 memberikan laporan hasil kerjanya berupa rancangan pernyataan Indonesia merdeka atau yang dikenal Declaration of Independence. Pernyataan Indonesia merdeka tersebut diambil dari tiga alinea pertama Piagam Jakarta.

3. Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Selain itu, dihasilkan juga rancangan pembukaan UUD yang konsepnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta yang memuat dasar negara. Perbedaannya terletak dalam kalimat 'Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' diganti menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Indonesia memiliki pemeluk agama yang beragam. Rumusan dasar negara pun berakhir pada sidang BPUPKI kedua.

4. BPUPKI menerima Sejumlah Hasil Kerja

Dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI juga menerima sejumlah hasil kerja dari 23 anggota Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso. BPUPKI juga menerima hasil kerja dari 23 anggota Panitia Soal Keuangan dan Ekonomi yang diketuai Moh. Hatta.

5. Membahas Masalah Pokok Rancangan UUD

Pada sidang BPUPKI kedua, ada 3 masalah pokok dalam rancangan UUD yang disampaikan oleh Soekarno yaitu sebagai berikut:

• Pernyataan tentang Indonesia Merdeka
• Pembukaan Undang-Undang Dasar
• Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal UUD 1945

Ada juga rincian Batang Tubuh UUD 1945 yang meliputi poin berikut:

• Wilayah negara Indonesia sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu namun ditambah dengan Malaya, Borneo, Papua, Timor-Portugis dan pulau di sekitarnya.
• Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan
• Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik
• Sang Saka Merah Putih sebagai bendera Nasional Indonesia
• Bahasa nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia

Selepas sidang BPUPKI kedua, Jepang membubarkan BPUPKI karena menganggap Indonesia terlalu cepat memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagai gantinya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang bersidang tiga kali pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945.

Tokoh-tokoh Anggota BPUPKI

Dikutip dari M. Fuad Nasar dalam Islam dan Muslim di Negara Pancasila (2017) menerangkan bahwa BPUPKI semula beranggotakan 62 orang lalu ditambah 6 sehingga jadi 68 orang. Anggota tersebut berasal dari pihak Indonesia yang merupakan anggota aktif, berikut daftar nama anggota BPUPKI:

1. AR Baswedan
2. Husein Djajadiningrat
3. Johanes Latuharhary
4. Kanjeng Pangeran Ario Suryohamijoyo
5. KH Abdul Fatah Hasan
6. KH Abdul Halim Majalengka
7. KH Ahmad Sanusi
8. KH Mas Mansoer
9. KH Masjkur
10. KH Wahid Hasyim
11. Ki Bagus Hadikusumo
12. Ki Hajar Dewantara
13. Liem Koen Hian Liem
14. Margono Joyohadikusumo
15. Mas Aris
16. Mas Besar Martokusumo
17. Mohammad Hatta
18. Muhammad Yamin
19. Oey Tiang Tjoei Oey
20. Oey Tjong Hauw
21. Alexander Andires Maramis
22. Abdul Kadir
23. Abdul Kaffar
24. Abdoel Kahar Moezakir
25. Abdulrahim Pratalykrama
26. Abikusno Cokrosuyoso
27. Adipati Wiranatakoesoema V
28. Agus Muhsin Dasaad
29. Agus Salim
30. Ahmad Soebardjo
31. Otto Iskandardinata
32. P.F. Dahler
33. Pangeran Hario Bintoro
34. Pangeran Hario Purubojo
35. Pangeran Mohammad Noor
36. Parada Harahap
37. Purbonegoro Sumitro Kolopaking
38. Raden Ashar Sutejo Munandar
39. Raden Asikin Natanegara
40. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso
41. Raden Buntaran Martoatmojo
42. Raden Hindromartono
43. Raden Jenal Asikin Wijaya Kusuma
44. Raden Mas Hario Sosrodiningrat
45. Raden Mas Panji Surahman Cokroadisuryo
46. Raden Mas Sartono
47. Raden Mas Tumenggung Ario Suryo
48. Raden Mas Tumenggung Ario Wuryaningrat
49. Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro
50. Raden Nganten Siti Sukaptinah
51. Samsi Sastrawidagda
52. Soepomo
53. Sukarjo Wiryopranoto
54. Sukarno
55. Sukiman Wiryosanjoyo
56. Susanto Tirtoprojo
57. Sutarjo Kartohadikusumo
58. Tan Eng Hoa
59. Raden Panji Singgih
60. Raden Panji Suroso
61. Raden Ruseno Suryohadikusumo
62. Raden Sastromulyono
63. Raden Sudirman
64. Raden Suleiman Effendi Kusumaatmaja
65. Raden Suwandi
66. Raden Syamsudin
67. Rajiman Wedyodiningrat
68. Ruslan Wongsokusumo

Adapun, berikut daftar anggota pasif BPUPKI:

1. Ichibangase Yosio
2. Matuura Mitukiyo
3. Miyano Syoozoo
4. Tanaka Minoru
5. Tokonami Tokuzi
6. Itagaki Masumitu
7. Masuda Toyohiko
8. Ide Teitiroo

Sidang kedua BPUPKI membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan perlengkapan negara. Beberapa isi bahasannya seputar dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, pendidikan, ekonomi hingga keuangan.