Benarkah 2 Perusahaan Otomotif Besar di Jatim Pindah ke Vietnam?

Baru-baru ini, jagat media sosial dan sektor ketenagakerjaan nasional diguncang oleh isu miring mengenai rencana relokasi operasional dua pabrik perakitan kendaraan raksasa yang berbasis di Jawa Timur. Kabar burung tersebut menyebutkan adanya rencana gelombang pemindahan basis produksi secara massal yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah.

Isu mengenai fenomena perusahaan otomotif pindah ke Vietnam ini mencuat pada pertengahan Juni 2026 dan langsung memicu kekhawatiran mendalam di kalangan asosiasi pekerja serta pengamat ekonomi. Kabar ini awalnya diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, di sela Rapat Kerja Nasional KSPI 2026 di Jakarta pada Selasa (23/6/2026). 

Ia membocorkan inisial kedua korporasi tersebut sebagai PT J dan PT S yang berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, di mana keduanya sama-sama memiliki induk perusahaan yang berasal dari Jepang.

Menanggapi kabar tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita langsung bertindak cepat dengan memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi serta isu ketenagakerjaan di dua industri tersebut.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni, kedua perusahaan yang dimaksud patut diduga kuat mengarah pada PT JAI di Kabupaten Pasuruan dan PT SAI di Kabupaten Mojokerto. Namun, Kemenperin optimistis kedua perusahaan tersebut tidak akan melakukan relokasi pabriknya dari Indonesia ke Vietnam saat ini. "Kami yakin berdasarkan kontak kami dengan pihak kedua perusahaan tersebut," kata dia di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.

Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja Massal bagi Ribuan Buruh

Meskipun aktivitas produksi terpantau masih berjalan, kekhawatiran mengenai pemotongan jumlah tenaga kerja sempat membayangi ekosistem industri manufaktur di Jawa Timur. 

Desas-desus mengenai rencana perpindahan korporasi asal Negeri Sakura ini menimbulkan polemik serius karena skala dampaknya yang sangat masif terhadap serapan tenaga kerja lokal. Jika skenario terburuk tersebut benar-benar terealisasi, maka angka pengangguran terbuka di tingkat regional dipastikan akan mengalami lonjakan yang signifikan.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh serikat pekerja, jika diakumulasikan secara total terdapat sekitar 7.000 buruh yang terancam Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK). Namun, wacana pemindahan pabrik oleh manajemen kedua korporasi tersebut direncanakan bukan untuk waktu dekat ini, melainkan diproyeksikan baru akan berjalan sekitar 1 hingga 2 tahun ke depan. Jeda waktu tersebut saat ini dimanfaatkan oleh pihak serikat buruh untuk melakukan langkah negosiasi intensif guna mencegah pemutusan kontrak kerja massal.

Terkait dengan potensi pengurangan karyawan, korporasi PT J (PT JAI) yang berbasis di Pasuruan tercatat memiliki total karyawan sebanyak 7.000 orang, di mana sekitar 4.000 buruh di antaranya diperkirakan terancam terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja. 

Sementara itu, entitas industri manufaktur komponen PT S (PT SAI) di Mojokerto mempekerjakan sebanyak 4.000 karyawan, dengan proyeksi awal sebanyak 3.000 buruh terancam kehilangan pekerjaan mereka. 

Di samping itu, sektor industri kecil dan menengah (supply chain) yang memasok komponen lokal ke pabrik utama ikut terancam kehilangan pasar utama mereka, yang berpotensi memicu penutupan usaha turunan serta melumpuhkan ekosistem ekonomi mikro seperti warung makan, indekos, dan penyedia jasa transportasi di sekitar area industri.

Kondisi Riil Lapangan dan Operasional Pabrik saat Ini

Guna meredam spekulasi yang kian liar di pasar, peninjauan langsung terhadap kondisi riil dan verifikasi operasional di kawasan industri perakitan Jawa Timur telah dilakukan oleh Kemenperin. 

Berdasarkan laporan pemantauan terkini dari otoritas pengawas dan konfirmasi resmi dari pihak manajemen, kabar mengenai penghentian total aktivitas operasional maupun isu pengurangan tenaga kerja saat ini terbukti tidak akurat. Pihak korporasi dengan tegas menyatakan bahwa hingga kini belum ada rencana relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam, serta tidak ada kebijakan PHK pada fasilitas operasional mereka.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa roda industri masih berputar kencang demi memenuhi target suplai. Kedua korporasi tersebut tercatat aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara rutin sesuai ketentuan Permenperin Nomor 13 Tahun 2025. 

Komitmen investasi jangka panjang dari kedua raksasa komponen ini juga tergolong sangat signifikan di tanah air, dengan total nilai realisasi investasi yang telah ditanamkan mencapai lebih dari Rp1,9 triliun.

Kinerja manufaktur dari kedua pabrik tersebut pun menunjukkan kinerja yang sangat produktif. Sepanjang Triwulan I Tahun 2026, PT S (PT SAI) berhasil merealisasikan volume produksi sebesar 1,2 juta pieces komponen, sedangkan PT J (PT JAI) memproduksi sekitar 1,6 juta pieces komponen. 

Menariknya, seluruh hasil produksi dari PT JAI dan PT SAI ini ditujukan untuk pasar luar negeri dengan orientasi ekspor mencapai 100 persen. Hal ini menegaskan bahwa kedua perusahaan merupakan bagian krusial dari rantai pasok global (global supply chain) industri otomotif dunia sekaligus berkontribusi positif terhadap devisa manufaktur Indonesia.

Mengapa Isu Perusahaan Otomotif Pindah ke Vietnam Kian Menguat?

Vietnam dalam beberapa tahun terakhir berhasil mencuri perhatian pelaku industri global berkat agresivitasnya dalam pembenahan infrastruktur dan pemberian insentif pajak jangka panjang bagi industri teknologi tinggi. Hal inilah yang memicu opini publik bahwa isu mengenai perusahaan otomotif pindah ke Vietnam memiliki rasionalisasi ekonomi yang kuat di mata para investor global.

Iklim kompetitif tersebut diperkuat oleh beberapa kebijakan strategis pemerintah Vietnam, seperti pemberian insentif fiskal yang agresif berupa pembebasan pajak penghasilan badan hukum (corporate income tax) dalam jangka waktu tertentu bagi industri manufaktur strategis. 

Selain itu, partisipasi aktif negara tersebut dalam berbagai pakta perjanjian perdagangan bebas internasional yang luas memberikan kemudahan ekspor langsung ke pasar Eropa dan Amerika Utara. Kombinasi antara biaya operasional tenaga kerja yang kompetitif dengan standarisasi upah minimum regional yang stabil, serta reformasi regulasi investasi yang mewujudkan kepastian hukum dan birokrasi satu pintu, dinilai memberikan daya tarik efisiensi yang sangat tinggi bagi keberlanjutan bisnis korporasi dalam jangka panjang.