5 Tuntutan Demo 20 Oktober 2026, 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada demo hari ini, Selasa (20/10/2026). Momentum penyampaian pendapat ini dilaksanakan tepat pada dua tahun berjalannya masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pergerakan ini, massa menyuarakan sejumlah poin-poin penting yang dirangkum ke dalam tuntutan demo 20 Oktober 2026.

Aksi unjuk rasa tersebut diinisiasi oleh kelompok gabungan yang menamakan diri Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar). Elemen mahasiswa yang tergabung dalam aliansi ini berasal dari jajaran kampus di Indonesia, di antaranya:

• Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI)

• BEM Institut Teknologi Bandung (ITB)

• BEM Universitas Padjadjaran (Unpad)

• BEM Universitas Diponegoro (Undip)

• BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes)

• BEM Universitas Gadjah Mada (UGM)

• BEM UPN Veteran Yogyakarta

• BEM Universitas Airlangga (Unair)

• EM Universitas Brawijaya (UB)

Seperti dilansir Kompas, Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengonfirmasi bahwa BEM UI menjadi salah satu elemen yang memimpin aksi langsung di Jakarta. Sementara itu, beberapa kampus aliansi lainnya menggelar aksi demonstrasi di daerah masing-masing pada tanggal 20 Oktober sebelum nantinya membentuk gerakan besar bersama.

Pergerakan massa di Jakarta dijadwalkan berlangsung di wilayah Menteng, Jakarta Pusat.  Rangkaian acara dimulai dengan aksi simbolik di Tugu Proklamasi pada pukul 09.00 WIB pagi, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi demonstrasi di sekitar Tugu Tani pada pukul 15.00 WIB dengan estimasi sekitar 500 peserta aksi.

Rincian Lima Poin Tuntutan Utama Aksi Mahasiswa

Berdasarkan hasil temuan survei di lapangan serta rangkaian diskusi konsolidasi antar-elemen mahasiswa dan masyarakat sipil, Komite Sadar merumuskan lima tuntutan utama yang didesakkan kepada pemerintah pusat. 

Kelima poin ini mencakup ruang lingkup krisis lingkungan, kebijakan ekonomi, hak asasi manusia, penegakan hukum, hingga jaminan sosial dasar warga negara.

Berikut detail lima poin tuntutan demo hari ini yang diusung oleh massa aksi dalam demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Penanganan Bencana Ekologis dan Pencabutan Izin Korporasi Perusak Lingkungan

Massa aksi mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana banjir meluas di berbagai kawasan sebagai bencana nasional. 

Selain itu, pemerintah dituntut untuk memberikan jaminan pengobatan serta pemulihan kesehatan secara menyeluruh bagi warga terdampak paparan asap dan banjir. 

2. Pembenahan Tata Kelola Kebijakan Ekonomi dan Pemulihan Kepercayaan Pasar

Mahasiswa menuntut adanya evaluasi total terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang dinilai belum mampu menekan ketimpangan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. 

Pemerintah didesak untuk membenahi tata kelola sektor ekonomi dan keuangan agar mampu menciptakan kepastian hukum, memperbaiki iklim investasi, serta mengembalikan tingkat kepercayaan pasar nasional maupun internasional terhadap fondasi perekonomian Indonesia.

3. Penghentian Segala Bentuk Pembatasan Kebebasan Berpendapat

Massa mendesak pemerintah beserta jajaran aparat penegak hukum untuk menghentikan berbagai bentuk intimidasi, kriminalisasi, maupun pembatasan ruang berekspresi warga. 

Mahasiswa menuntut jaminan keamanan penuh bagi masyarakat, akademisi, dan media massa dalam menyuarakan kritik serta pendapat di ruang publik tanpa rasa takut.

4. Pemberantasan Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) secara Menyeluruh

Pemerintah dan lembaga penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas seluruh kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di jajaran birokrasi pemerintahan maupun instansi negara. 

Pembersihan struktur pemerintahan dari praktik nepotisme menjadi syarat mutlak untuk mengembalikan integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.

5. Penurunan Biaya dan Pemerataan Akses Pendidikan, Kesehatan, serta Layanan Publik

Pemerintah didesak untuk menurunkan tarif biaya pendidikan di tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memangkas biaya pengobatan dan fasilitas kesehatan, serta meningkatkan kualitas layanan publik. 

Pemerintah juga dituntut menjamin keterjangkauan dan distribusi akses layanan dasar tersebut secara merata hingga ke daerah terpencil.

Latar Belakang Demo 20 Oktober 2026

Pemilihan tanggal 20 Oktober sengaja diambil untuk menandai dua tahun usia kepemimpinan Prabowo Gibran. Pihak penyelenggara menegaskan bahwa langkah turun ke jalan ini dilatarbelakangi oleh rasa kekecewaan mendalam terhadap kondisi bangsa saat ini, bukan sekadar agenda evaluasi rutin.

Ketua BEM UI Yatalathof Imawan menegaskan bahwa pergerakan ini lahir karena anggapan bahwa kedaulatan rakyat telah direbut oleh penguasa, yang tercermin dari berbagai fenomena ironi dan penindasan di pelbagai daerah. Menurutnya, ketika pemerintahan dinilai gagal, langkah yang dibutuhkan bukan lagi sekadar evaluasi formal, melainkan gerakan nyata agar rakyat dapat kembali berdaulat.

Potensi Dampak Lalu Lintas di Kawasan Jakarta Pusat

Mengingat konsentrasi massa dan pengagendaan aksi berlokasi di area strategis Jakarta Pusat, pergerakan ini berpotensi memicu kemacetan di sejumlah koridor jalan raya. Pihak kepolisian dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan skema rekayasa arus kendaraan guna mengantisipasi penumpukan.

Guna menjaga kelancaran mobilitas warga, petugas memperkirakan titik rawan kepadatan berada di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jalan Medan Merdeka Selatan, koridor Jalan Jenderal Sudirman (termasuk area Bundaran HI), Jalan MH Thamrin, serta Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR/MPR RI.

Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional sesuai dinamika jumlah massa di lapangan. Masyarakat pengguna jalan diimbau untuk memantau informasi kondisi jalan secara berkala, mengatur waktu perjalanan, serta memanfaatkan rute alternatif selama kegiatan berlangsung.