Vape Haram Mulai Hari Ini, Berikut Bunyi Fatwa MUI Lengkap

Vape Haram menjadi keputusan resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan seluruh aktivitas terkait rokok elektrik (REL) berhukum haram, ditetapkan mulai Jumat 6 November 2026 di Jakarta, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 H. Melansir website resmi MUI, Keputusan ini bertepatan dengan berlakunya penetapan fatwa terbaru yang melarang konsumsi, penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan perangkat penyedia nikotin cair tersebut secara nasional.

Langkah ini diambil oleh kelembagaan ulama setelah mencermati lonjakan tingkat penggunaan rokok elektrik di tengah masyarakat yang menimbulkan dampak negatif dari aspek kesehatan maupun sosial. Berbagai penelitian kesehatan serta pertimbangan kaffah melatarbelakangi fatwa MUI Vape Haram demi melindungi kesehatan publik dari paparan uap zat beracun serta mencegah celah peredaran zat terlarang.

Apa Alasan Utama Dibalik Penetapan Fatwa MUI Vape Haram?

Vape Haram ditetapkan melalui proses pengkajian mendalam oleh Komisi Fatwa MUI dengan mempertimbangkan berbagai bahaya kesehatan publik serta bahaya sosial. Ketetapan hukum ini mengacu pada metode pencegahan bahaya (sadd al-dzariah) agar penggunaan rokok elektrik tidak dijadikan celah atau sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya.

Dalam Ketentuan Umum fatwa, rokok elektronik/elektrik (REL) atau vape didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang bekerja dengan memanaskan zat mengandung bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup penggunanya. Sementara itu, nikotin dijelaskan sebagai senyawa alkaloid alami dari tembakau maupun proses sintesis yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Berdasarkan kajian mendalam tersebut, Komisi Fatwa merumuskan aspek-aspek yang menjadi dasar pelarangan:

1. Bahaya Kesehatan

Menggunakan rokok elektrik membahayakan kesehatan karena mengandung zat adiktif nikotin dan senyawa kimia yang memicu dampak negatif secara sistemik pada organ tubuh.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup

Penggunaan dan limbah perangkat rokok elektrik merusak ekosistem dan menciptakan polusi lingkungan. Hal ini dianggap tidak selaras dengan tujuan Islam yang bermanfaat bagi seluruh makhluk. 

3. Sarana Penyalahgunaan Narkotika

Ketetapan fatwa MUI Vape Haram menekankan pentingnya langkah preventif (sadd al-dzariah) agar perangkat rokok elektrik tidak dijadikan sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

4. Penyimpangan Pemborosan Harta

Konsumsi rokok elektrik dikategorikan sebagai perbuatan pemborosan (tabdzir) yang tidak memberikan manfaat substantif bagi jasmani maupun rohani penggunanya.

Isi dan Bunyi Keputusan Lengkap Fatwa MUI Vape Haram Nomor 131 Tahun 2026

Dokumen legalitas keagamaan ini tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof. Dr. KH. Asrorun Ni'am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr. H. Aminudin Yakub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H. Amirsyah Tambunan di Jakarta yang dipublikasikan pada Senin, 9 November 2026.

Fatwa keagamaan ini menjangkau seluruh rantai aktivitas rokok elektrik tanpa kecuali. Ketentuan Penutup menegaskan bahwa fatwa mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dapat diperbaiki jika di kemudian hari memerlukan penyempurnaan, dan diimbau untuk disebarluaskan oleh semua pihak agar setiap muslim mengetahuinya. Berikut adalah rincian Ketentuan Hukum fatwa secara lengkap:

1. Hukum Penggunaan Rokok Elektrik

Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2. Hukum Penyalahgunaan Rokok Elektrik

Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.

3. Hukum Produksi dan Perdagangan Rokok Elektrik

Memproduksi, mengimpor, mendistribusikan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

12 Rekomendasi MUI untuk Presiden, Lembaga, dan Masyarakat

Keputusan hukum mengenai penetapan vape haram turut melahirkan 12 poin rekomendasi bagi Presiden, DPR RI, instansi pemerintah, penegak hukum, hingga seluruh elemen masyarakat. Rekomendasi ini dirancang agar penegakan aturan dan pengendalian peredaran berjalan secara terkoordinasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Berikut rincian rekomendasi resmi yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia:

1. Penyusunan Undang-Undang: Presiden bersama DPR didesak untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Pengendalian Cepat Peredaran: Presiden harus segera mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

3. Koordinasi Lintas Sektor: Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.

4. Kebijakan Kementerian Kesehatan: Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

5. Pengawasan BPOM: BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.

6. Evaluasi Kementerian Perindustrian: Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.

7. Evaluasi Fiskal Kemenkeu: Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.

8. Penindakan Celah Narkoba oleh BNN dan Aparat: BNN dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.

9. Penindakan Pidana Perangkat Vape: Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

10. Peran Ormas dan Lembaga Pendidikan: Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya.

11. Peran Aktif Masyarakat: Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

12. Evaluasi Berkala Pemangku Kepentingan: Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

Penerbitan keputusan hukum ini memicu respons pro kontra dari para pelaku industri dan konsumen di seluruh daerah. Sikap resmi dari ulama ini diharapkan mampu mendorong akselerasi kesadaran publik terhadap perlindungan kesehatan keluarga. Keseluruhan poin penegakan aturan dan rekomendasi ini mengukuhkan komitmen pengawasan perlindungan masyarakat di balik pemberlakuan status Vape Haram.