Erick Thohir Dukung Transisi Energi ke EBT Secara Bertahap

Transisi energi tidak akan menggunakan pendekatan negara lain, karena kondisi wilayah Indonesia yang sebagian besar laut sangat berbeda.
Anshar Dwi Wibowo
8 Desember 2022, 08:53
Ilustrasi Kebijakan Transisi Energi
Katadata/Joshua Parningotan Siringo Ringo

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan transisi energi dari energi berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) akan dilakukan bertahap dan melihat kondisi yang ada di Indonesia. 

Transisi energi ini tidak akan menggunakan pendekatan negara lain, karena kondisi wilayah Indonesia yang sebagian besar laut sangat berbeda. 

“Indonesia kan negara kepulauan, tidak semua pulau memiliki (sumber) EBT. Ini yang perlu dicari solusinya, yaitu menyambungkan kabel antar pulau dengan transmisi. Jadi kita dukung EBT dengan transisi,” kata Erick dalam keterangan tertulis, Senin (5/12).

Erick mengaku pernah menyampaikan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat di DPR RI pada akhir November 2022. Di sana dia memaparkan bahwa transisi menuju EBT harus dilakukan dengan cara Indonesia karena 75 persen wilayah Indonesia adalah laut, dan merupakan kepulauan.

Advertisement

“Kita harus memetakan soal EBT ini, karena kita beda dengan Amerika, Eropa, dan China yang berbentuk satu pulau. Kita kepulauan, 75 persen laut sehingga kunci logistik adalah penting,” ujarnya.

Menurut Erick, berbagai upaya terus menjadi pertimbangan pemerintah dalam proses transisi menuju EBT. Salah satu yang mengemuka adalah program Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

”Yang kita inginkan dalam mengonsolidasikan kelistrikan ini, kita tidak mau mengikuti pola pikir negara-negara lain," tegas Erick.

Menurut Erick, transisi menuju EBT di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara lain, karena perlu dilihat harga jualnya hingga ke masyarakat. Jika terlalu mahal, rakyat yang akan menanggungnya.

"Kalau di luar negeri itu, bayar listrik dan BBM lebih mahal, (tidak masalah) asal green (berbasis EBT), (masyarakatnya) tetap beli. Nah kalau di Indonesia itu belum siap. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih terasa. Itu yang harus kita perhatikan," tuturnya.

Demikian juga dengan industri dalam negeri. Erick mengatakan, pelaku usaha juga akan menjadi tidak kompetitif jika dibebani harga listrik yang mahal.  Banyak negara ingin dunia usaha Indonesia itu tidak kompetitif.

"Itulah makanya pemerintah mengambil posisi tahun 2060 (untuk target Net Zero Carbon), bukan 2050. Kementerian BUMN juga mengambil posisi, kita lakukan kesepakatan tetapi tidak menyebabkan (pelaku usaha) mati besok. Kalau besok mematikan, industri kita collapse," katanya.

Erick menyebutkan bahwa cetak biru penghentian dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 15 Giga Watt (GW) terus dilakukan secara bertahap. 

Advertisement

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi pengembangan EBT, seperti panas bumi yang berpotensi menghasilkan energi sebesar 24 GW. Itu belum termasuk potensi pengembangan EBT dari tenaga angin, air, hingga matahari.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait