Merger Pelindo di Bawah Erick Thohir Mulai Cicipi Hasil
Sejak resmi menduduki kursi Menteri BUMN, Erick Thohir berkomitmen untuk melakukan transformasi besar-besaran dan menyeluruh di Kementerian BUMN.
Aksi bersih-bersih korupsi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, hingga melakukan merger atau peleburan perusahaan, adalah sejumlah langkah yang ditempuh untuk memperkuat posisi BUMN sebagai agen pembangunan dan berdaya saing global.
Aksi peleburan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo adalah upaya transformasi yang kini mulai mencicipi hasilnya. Pasca-merger, sejauh ini Pelindo mencatatkan pencapaian kinerja positif.
Tahun lalu, Pelindo mengantongi nilai konsesi sebesar Rp473 miliar, naik dari tahun sebelumnya Rp360 miliar. Kemudian, PNBP sedikit tumbuh menjadi Rp173 miliar dari 2021 yang sekitar Rp157 miliar. Dividen Pelindo juga melesat signifikan dari Rp560 miliar menjadi Rp1,317 triliun.
Dalam keterangan tertulisnya, Erick bilang bahwa merger terbukti mempermudah koordinasi pengelolaan pelabuhan di seluruh Indonesia. Bahkan Erick menyebut merger Pelindo membawanya ke peringkat delapan operator terminal petikemas terbesar dunia.
“Dampaknya, kontribusi terhadap negara melalui dividen, PNBP, konsesi, dan pajak penghasilan, juga meningkat signifikan," ujar Erick di awal tahun ini.
Sekadar informasi, Pelindo awalnya terdiri dari empat entitas, yakni Pelindo I, Pelindo II/IPC, Pelindo III, dan Pelindo IV. Usai penggabungan, Pelindo membentuk empat subholding mencakup PT Pelindo Terminal Petikemas, PT Pelindo Multi Terminal, PT Pelindo Solusi Logistik, dan PT Pelindo Jasa Maritim.
Aksi merger ini ditempuh untuk mencapai integrasi rantai nilai dan rantai pasok perusahaan-perusahaan BUMN sehingga ekosistemnya semakin kuat.
Selama ini, kemacetan dan antrean panjang akibat proses bongkar-muat barang di pelabuhan telah lama dikeluhkan oleh para eksportir dan importir, terutama mereka yang memilih Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang utama kegiatan perdagangan. Masalah ini dianggap telah menimbulkan kerugian besar.
