Ditjen Pajak Disarankan Sidik Ulang Kasus Permata Hijau
KATADATA ? Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak disarankan melakukan penyidikan ulang atas kasus pelanggaran perpajakan yang dilakukan Permata Hijau Group.
?Sebaiknya Dirjen Pajak menerbitkan surat perintah penyidikan yang baru,? kata Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, saat dihubungi Katadata, Kamis (4/9).
Lewat penyidikan ulang Ditjen Pajak tidak perlu larut dalam keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghentikan proses penyidikan yang telah dilakukan institusi ini. Adapun sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penghentian penyidikan dapat dilakukan jika peristiwanya sudah kedaluwarsa, yakni kalau melewati 10 tahun.
Menurut Prastowo, selama ini posisi penyidik pajak merupakan yang paling lemah di antara penegak hukum lainnya. Hal ini lantaran latar belakang para penyidik yang kebanyakan adalah akuntan, sehingga kurang memahami konstruksi hukum dalam sebuah kasus.
Secara psikologis pun, kata dia, penyidik pajak merasa kalah karena di bawah koordinasi Bareskrim Polri. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran perpajakan untuk mematahkan proses yang dilakukan oleh Ditjen Pajak.
?Jangan heran kalau dalam banyak kasus Ditjen Pajak lebih sering dikalahkan di Pengadilan Umum,? tutur dia.
Prastowo menyarankan, menteri keuangan untuk memperbaiki status lex specialis di bidang perpajakan. Menteri bisa meningkatkan kemampuan penyidik dengan merekrut penyidik yang memiliki latar belakang hukum. Selain itu bisa juga dengan melibatkan ahli hukum pidana untuk membangun konstruksi hukum dalam kasus yang tengah disidiknya.
Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan penghentian proses penyidikan kasus penerbitan dan faktur fiktif Permata Hijau Group. Hakim tunggal Muhammad Razzad menilai, proses yang sudah berlangsung sejak 2009 tersebut berlarut-larut karena Kejaksaan Agung sudah tiga kali mengembalikan berkas perkara.
(Baca: Kasus Faktur Fiktif, Ditjen Pajak Melawan Putusan Pengadilan)
Sementara itu, Dirjen Pajak Fuad Rahmany enggan mengomentari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. ?Saya nggak mau komentar dulu. Pengadilan kan sudah hakimnya yang memutuskan. Jangan tanya saya,? ujar dia saat ditemui Katadata, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9) malam.
