PAN Mulai Balik Badan Soal Wacana Penundaan Pemilu
Sempat lantang menyuarakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kini Partai Amanat Nasional (PAN) mulai berbalik badan dan menolak wacana tersebut. Perubahan sikap dilakukan setelah Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemilu mesti dilaksanakan tepat waktu.
Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, menyampaikan bahwa seluruh peluang untuk menunda pemilu maupun menambah masa jabatan presiden menjadi tiga tahun sudah tertutup sejak pernyataan Jokowi dalam Rapat Terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 pada Minggu (11/4) lalu.
“Kami dari partai politik sangat sepakat bahwa tidak ada lagi wacana untuk mengundurkan pemilu, atau memperpanjang masa jabatan, atau menambah periodisasi jabatan presiden,” kata Yandri di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (11/4).
PAN kini juga sedang fokus mempersiapkan diri untuk membangun strategi pemenangan Pemilu 2024 mendatang. Didapuk sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) PAN, Yandri mengaku waktu tersisa tidak banyak lagi karena tahapan pemilu akan segera dimulai.
“Kami memang hari-hari ini tidak ada waktu lagi untuk tidak mempersiapkan waktu untuk tahun 2024,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan sikap ini sudah menjadi keputusan partai, sesuai instruksi dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Ke depannya PAN tidak akan lagi turut serta dalam upaya untuk politik untuk melakukan penundaan pemilu, atau menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Termasuk untuk memasukkannya ke dalam amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini juga menjelaskan bahwa dalam 18 hari terakhir, beberapa petinggi partai, termasuk ketua umum, sudah berkeliling ke berbagai daerah di Jawa. Mereka menghabiskan delapan hari di Jawa Timur, dan 10 hari di Jawa Tengah.
“Bang Zul tuh keliling tiap hari. Saya juga keliling. Kita fokus ke 2024,” ujarnya menegaskan.
Dia juga menyinggung aspirasi mahasiswa yang salah satunya berkaitan dengan penundaan pemilu dan dituangkan dalam aksi demonstrasi pada Senin (11/4).
Menurutnya, aspirasi tersebut telah dilaksanakan Jokowi dengan memberikan arahan agar para menterinya berhenti memberikan pernyataan penundaan pemilu. Sikap PAN pun mengikuti Presiden.
Sebelumnya, PAN bersama Golkar dan PKB menjadi tiga partai politik yang mendukung wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan jabatan presiden menjadi tiga periode. PAN beralasan pemulihan pandemi Covid-19 yang mesti diselesaikan sebelum menggelar Pemilu 2024.
“Salah satunya pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Tentu perlu perhatian serius untuk menangani,” ujar Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dalam konferensi pers Jumat (25/2) lalu.
Presiden Jokowi pada Ratas Persiapan Pemilu yang digelar Minggu (10/4) telah meminta jajaran menterinya untuk turut menyosialisasikan tahapan pemilu, setelah proses pelantikan anggota komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang direncanakan akan dilakukan hari ini (12/4).
Presiden pun menegaskan, bahwa jadwal Pemilu serentak pada 2024 tidak berubah, dan akan diselenggarakan sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga legislatif.
Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif akan berlangsung 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Menurut Jokowi, penjelasan kepada masyarakat penting untuk menghindari berkembangnya spekulasi di publik, mengenai pemerintah berupaya menunda pelaksanaan pemilu, atau memperpanjang masa jabatan presiden sehingga menjadi tiga periode.
