Pemerintah Perlu Bikin Aturan Teknis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung secara serentak, pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif. Kemudian pada 27 November 2022 untuk memilih kepala daerah.
Sesuai amanat Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), pemerintah harus mencari Penjabat Kepala Daerah untuk mengisi kekosongan jabatan ratusan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023.
Untuk menjaga penunjukkan para Penjabat Kepala Daerah ini tidak bermuatan politis, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, meminta pemerintah tetap menerapkan semangat demokrasi saat memilih mereka.
Hal ini sesuai ketentuan pada konstitusi, yaitu Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis.
"Karena pengisian jabatan Gubernur, Bupati/Wali kota harus demokratis, pengisian penjabat harus dilakukan dengan cara-cara demokratis pula," jelas Titi saat dihubungi Katadata, Kamis (21/4).
Menurutnya, pemerintah harus segera menerbitkan peraturan teknis atau regulasi turunan dari UU Pilkada mengenai mekanisme pengisian Penjabat. Supaya pemerintah memiliki tolok ukur yang jelas, dan menjamin proses penunjukkan Penjabat berlangsung demokratis.
Aturan teknis juga menjaga agar tidak ada kepentingan pragmatis atau politik praktis menjelang pertarungan politik pada Pemilu Serentak 2024. Sebab tidak ada aturan yang melarang Penjabat untuk mencalonkan diri nanti.
Titi menjelaskan, pemerintah dapat memilih beberapa skema untuk menjaga keterlibatan partisipasi masyarakat. Meski secara otoritas, Presiden berwenang menunjuk langsung Penjabat Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk Penjabat setingkat Bupati/Wali Kota.
Sebelum menentukan pilihan, pemerintah dapat mengungkap ke publik nama-nama para calon Penjabat. Kemudian, membuka kesempatan bagi publik menyampaikan aspirasi mereka terhadap calon tersebut melalui forum di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Sangat mungkin nama-nama terlebih dahulu dimintakan pandangan atau pendapat DPRD setempat, mengingat DPRD kumpulan wakil rakyat yang mestinya bisa membawa aspirasi dan suara rakyat," ucap Titi.
Selain itu, pemerintah juga harus membuka ruang keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memonitor rekam jejak Penjabat Kepala Daerah.
Menurut Titi, penunjukan Penjabat akan menjadi isu sensitif karena masa jabatan mereka akan berlangsung hingga November 2024. Masa jabatan selama lebih dari dua tahun akan membuat peran Penjabat menjadi sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan, termasuk pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Kredibilitas Presiden dan Mendagri dipertaruhkan dalam penentuan para penjabat ini. Jangan sampai publik melihat ada tendensi agenda pragmatis dari nama-nama yang ditunjuk," ucapnya.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga punya kepentingan agar pada akhir masa jabatan kedua ini, program strategis yang dicanangkan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, karena mendapat dukungan Penjabat yang kredibel serta memiliki kapabilitas dan integritas.
Sebelumnya pemerintah telah mengungkapkan perlu menunjuk sebanyak 271 Penjabat Kepala Daerah, untuk menggantikan 101 kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022, dan 170 kepala daerah yang berakhir pada 2023.
Namun yang terdekat adalah pada pertengahan Mei nanti. Terdapat 5 Gubernur, 6 Wali Kota, dan 37 Bupati yang akan berakhir masa jabatannya.
Presiden Jokowi sebelumnya juga telah meminta agar proses seleksi Penjabat Kepala Daerah dilakukan dengan baik agar sosok yang terpilih memiliki kredibilitas, kepemimpinan yang kuat, dan dapat mengatasi persoalan ekonomi yang sedang sulit.
