Berita kepala daerah Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

DPR, pemerintah, dan KPU menyetujui rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 diminta untuk menyaring sumber dana kampanye, termasuk dari korporasi.

Survei Katadata Insight Center mencatat masyarakat menginginkan calon kepala daerah mengangkat isu kesejahteraan dalam pilkada serentak.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan menanggapi putusan Mahkamah Agung terbaru yang mengubah syarat usia calon kepala daerah. Kepala negara meminta media bertanya langsung pada MA dan penggugat.

Presiden Jokowi mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia bahwa situasi ekonomi global sedang tidak mudah dan sulit diprediksi.

Salah satu yang menjadi arahan Jokowi adalah netralitas di tahun politik. Presiden memerintahkan para penjabat kepala daerah tak memihak salah satu calon.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari berpandangan tak bisa begitu saja memajukan jadwal Pilkada. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku telah ditetapkan pada November 2024.

Kemendagri akan memutus kontrak penjabat kepala daerah, jika tidak netral dalam Pilpres 2024.

PKB menilai sistem politik era reformasi harus dievaluasi secara keseluruhan, termasuk ada tidaknya jabatan gubernur.

Tim KPK juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan bukti lainnya.

Beberapa undang-undang menyatakan bahwa TNI dilarang menduduki jabatan sipil.

Guna mencegah praktik korupsi dan pungutan liar oleh kepala daerah, Satgas Saber Pungli Pusat terus berupaya melakukan edukasi dan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

Setelah dilantik sebagai Pejabat Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin tak melepas jabatannya sebagai Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM.

Berdasarkan laporan harta kekayaan di KPK, di antara lima Pj Gubernur pilihan Jokowi, Ali Muktabar memiliki harta paling banyak, sedangkan Akmal Malik paling sedikit.

Mendagri meminta Pj gubernur dapat memberi perhatian khusus kepada program-program strategis nasional.