Penangkapan tiga kepala daerah awal 2026 mempertanyakan efektivitas pemberantasan korupsi, terutama di sektor pengadaan barang dan jasa yang menelan anggaran prioritas.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan keberhasilan kepala daerah diukur dari banyaknya masyarakat yang memiliki rumah layak huni, sesuai Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo sudah memberikan arahan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk memberlakukan secara tegas UU Pengelolaan Sampah. Arahan siap dilaksanakan dalam beberapa hari lagi.
Pilkada kita memang mahal. Namun, mengembalikan kedaulatan rakyat kepada kartel partai di DPRD—yang rekam jejak korupsinya tak kalah kelam—harganya jauh lebih mahal.
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan salah satu rekomendasi agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis surat edaran yang berisi larangan kepada seluruh kepala daerah bepergian ke luar negeri hingga 15 Januari 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kembali menghidupkan usulan agar Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Presiden Prabowo Subianto menutup kegiatan pembekalan kepala daerah dengan fokus pada hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan sinergi dan daya saing ekonomi regional.
Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah. Mereka terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, laporkan 47 kepala daerah absen dari retret di Magelang, yang turut dihadiri oleh pejabat tinggi termasuk Presiden Prabowo Subianto.