Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah. Mereka terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, laporkan 47 kepala daerah absen dari retret di Magelang, yang turut dihadiri oleh pejabat tinggi termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto meminta Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi salah satu pemateri kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah yang terselenggara di Akademi Militer
Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memutuskan untuk menunda keberangkatan mengikuti retret Kepala Daerah yang berlangsung di Magelang Jawa Tengah. Retreat itu merupakan bagian dari pembekalan un
Presiden Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Mereka yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota
Presiden Prabowo Subianto melantik 961 Kepala Daerah terpilih Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2). Mereka yang dilan merupakan hasil pemilihan di 481 daerah.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2), pukul 10.00 WIB.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2), pukul 10.00 WIB.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepatuhan terhadap arahan pemerintah pusat saat melantik 961 kepala daerah, termasuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto melantik secara serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto akan melantik 961 kepala daerah, termasuk gubernur dan wali kota, dalam sebuah prosesi bersama di Istana Kepresidenan Jakarta
Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah menjanjikan biaya pembekalan kepala daerah yang lebih hemat, tanpa pelatihan dari Lemhanas, dan seluruhnya ditanggung APBN.