Top Stories: Jokowi Kesal Anggaran Tak Konkret, Peran Tutut di PT CMNP
Presiden Joko Widodo atau kerap disapa Jokowi, meminta setiap instansi dan lembaga pemerintah agar memaksimalkan penggunaan anggaran untuk program produktif.
Presiden ingin agar Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawasi setiap alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), secara lebih rinci.
Jokowi merasa jengkel karena masih melihat banyak instansi, terutama di daerah, yang tidak optimal menggunakan anggaran. Instansi tersebut menggunakan anggaran untuk kegiatan yang tidak konkret.
Berita mengenai optimalisasi penggunaan anggaran negara menjadi artikel dengan minat baca yang tinggi atau top stories di Katadata.co.id pada Rabu (15/6). Beberapa artikel yang memiliki minat baca tinggi antara lain, Presiden Jokowi memutuskan Indonesia masuk ke Endemi Covid-19, dan profil PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan milik Jusuf Hamka.
Berikut Top Stories Katadata.co.id:
1. Jokowi Kesal Daerah Masih Doyan Hamburkan Uang untuk Rapat dan Dinas
Jokowi menemukan banyak daerah lebih besar membelanjakan anggaran untuk perjalanan dinas hingga honor pegawai. Menurut Presiden, hal ini bisa menghambat program-program pemerintah.
"Cara penganggarannya masih banyak yang tidak benar," kata Jokowi dalam acara Rakornas Wasin 2023 BPKP, di Jakarta, Rabu (14/6).
Jokowi mencontohkan, ada daerah yang menganggarkan dana Rp 10 miliar untuk mengatasi stunting. Namun yang digunakan untuk membeli kebutuhan untuk program stunting tidak mencapai Rp 2 miliar.
Jokowi menyebutkan rincian dari anggaran stunting Rp 10 miliar tersebut. Dana untuk perjalanan dinas mencapai Rp 3 miliar, lalu untuk kepentingan berbagai rapat Rp 3 miliar, serta kebutuhan pengembangan sebesar Rp 2 miliar.
“Yang buat beli telur itu enggak benar-benar Rp 2 miliar. Kapan stuntingnya akan selesai kalau begini?” ujar Jokowi.
Simak kekesalan Jokowi karena daerah suka hamburkan uang untuk rapat dan dinas.
2. Penularan Covid-19 Melandai, Jokowi Putuskan Indonesia Masuk Endemi
Presiden Jokowi menyatakan Indonesia segera masuk status endemi Covid-19. Hal ini karena penularan virus corona terus melandai serta meluasnya cakupan vaksinasi.
Jokowi mengatakan status tersebut akan diumumkan bulan ini. Pemerintah saat ini tengah merampungkan proses transisi dari status pandemi ke endemi Covid-19.
"Sudah kami putuskan masuk endemi. Dimatangkan dalam seminggu atau dua minggu," kata Joko Widodo di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, Rabu (14/6) dikutip dari Antara.
Jokowi mengatakan jumlah kasus harian Covid-19 selama beberapa hari terakhir sebanyak 217 kasus, sedangkan kasus aktif corona 10.200 kasus. Sedangkan vaksinasi juga sudah di atas 452 juta dosis.
Simak keputusan pemerintah untuk mengubah status dari pandemi ke endemi Covid-19.
