Pemerintah Akui Kenaikan Cukai Belum Bisa Tekan Konsumsi Rokok
Pemerintah telah memutuskan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,54 persen, yang mulai berlaku pada 2017. Namun, upaya ini dinilai masih belum mampu menekan angka konsumsi rokok di Indonesia secara maksimal. Perlu adanya strategi baru selain pengendalian dari sisi industri rokok.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengungkapkan pemerintah memang ingin konsumsi rokok di Indonesia terus menurun. Salah satu upayanya adalah menaikkan tarif cukai. Langkah ini akan membuat harga jual rokok naik, sehingga akan berpengaruh pada konsumsinya.
Meski begitu, Suahasil mengakui bahwa kenaikan cukai rokok ini tidak akan berdampak signifikan dalam penurunan angka konsumsi rokok. "Kami memang ingin konsumsi turun, tapi ini bukan soal fiskal saja tapi juga yang nonfiskal," ujarnya saat pertemuan para ahli mengenai harga rokok dan pembiayaan pembangunan, yang diselenggarakan oleh Center for Health Economics and Policy Studies Universitas Indonesia (CHEPS UI), di Jakarta, Selasa (20/12).
Dari sisi nonfiskal, pemerintah melalui berbagai Kementerian harus bersinergi untuk menekan angka konsumsi rokok. Menurutnya, perlu adanya pelarangan-pelarangan di berbagai fasilitas umum yang ada seperti sekolah, kantor, pesantren dan seterusnya.
Regulasi mengenai pelarangan penjualan kepada anak di bawah umum juga perlu diperketat dan kampanye bahaya rokok di kemasannya perlu terus dilakukan.
BKF mencatat produksi rokok sejak 2013 hingga sekarang stagnan di angka 340 miliar batang. Tahun ini, diproyeksikan terjadi penurunan 1,3 persen atau sekitar 3 miliar batang. Selama delapan tahun terakhir, jumlah pabrik rokok pun menyusut, dari 4.669 pabrik menjadi hanya 713 pabrik saat ini.
Pemerintah ingin agar produksi rokok ini cenderung tetap, agar industrinya bisa terus hidup. Makanya Kementerian Keuangan tidak menaikkan tarif cukai langsung tinggi, tapi secara bertahap. Hal ini dilakukan guna melindungi industri rokok yang juga menyerap banyak tenaga kerja.
