Jokowi Menilai Perizinan Masih Menghambat Investasi
ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan masalah perizinan usaha masih menjadi salah satu hal yang menghambat masuknya investasi. Oleh sebab itu, dia meminta jajaran kabinetnya untuk menyikapi hal ini dengan segera memperbaiki dan menyederhanakan aturan terkait perizinan ini.
Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk tidak membuat aturan yang bisa menghambat investasi.
"Menko Perekonomian betul-betul dilihat lebih detil, lebih rinci lagi agar perizinan yang menghambat itu bisa disederhanakan, sehingga arus masuk investasi yang ada betul-betul tidak terganggu karena kerumitan di bidang perizinan," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Senin (29/5).
Dia menjelaskan salah satu perbaikan yang perlu diperbaiki adalah mengenai aturan impor barang yang termasuk terlarang dan pembatasan (Lartas). Presiden ingin aturan mengenai barang-barang yang termasuk dalam kelompok Lartas ini dikaji kembali.
Jokowi meminta Kementerian Perdagangan mengkaji penggantian ketentuan Lartas dari sebelumnya berbasis kuota menjadi tarif. Hal ini menurut Jokowi akan mempermudah pemantauan barang serta dapat meningkatkan penerimaan negara dengan tarif. "Terkait larangan terbatas di Kementerian Perdagangan ini coba dilihat lagi apakah masih diperlukan," kata Jokowi.
Meski telah mewanti-wanti, Jokowi mengeluhkan masih saja ada menteri yang kerap mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen). Dia meminta agar setiap Permen yang akan dikeluarkan dikonsultasikan terlebih dahulu dalam rapat terbatas. Jangan sampai ada lagi menteri yang mengeluarkan aturan yang menghambat, karena hal ini akan diikuti dengan aturan turunannya.
Jokowi mengatakan aspek terakhir adalah keamanan terutama terkait pilkada yang terjadi. Dia meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sering menyampaikan kepada masyarakat serta dunia internasional bahwa stabilitas politik dan keamanan Indonesia sangat baik.
"Kalau ada pemilihan gubernur tiap tahunnya mau tidak mau menghangatkan situasi politik kita. Tapi kalau sering dijelaskan pasti (semua) bisa mengerti," kata Jokowi. (Baca: Survei 5 Kota, Pungutan Liar Masih Hambat Investasi di Daerah)
Editor: Safrezi Fitra
