Tersangka Korporasi, PT DGI Serahkan Jaminan Rp 15 miliar kepada KPK

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Yuliawati

8/8/2017, 20.42 WIB

Penitipan uang jaminan sebesar Rp 15 miliar akan menjadi salah satu bukti dalam perkara yang menjerat PT DGI.

Dudung Purwadi
ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf
Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi yang menjadi terdakwa kasus korupsi RS Udayana.

PT Duta Graha Indah (DGI), yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE),  menitipkan uang sebesar Rp 15 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Uang tersebut sebagai jaminan setelah perusahaan ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009-2011.

"Perseroan telah menitipkan sejumlah uang kepada KPK sebagai jaminan jika nanti dari keputusan pengadilan terbukti bahwa telah terjadi kerugian negara," ujar Corporate Secretary PT NKE, Djohan Halim dalam siaran pers, Selasa (8/8).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan penitipan jaminan terkait perkara PT DGI. "Jadi ada penitipan terkait proyek di Udayana sekitar Rp 15 miliar," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta.

Febri menuturkan, penitipan uang jaminan tersebut akan menjadi salah satu bukti terkait kasus yang menjerat PT DGI.  "Tentu saja penitipan ini jadi salah satu bukti yang akan masuk dalam berkas nanti," kata Febri.

(Baca: BEI Bekukan Saham DGIK, Korporasi Pertama yang Jadi Tersangka KPK)

Adapun terkait kerugian keuangan negara akibat perbuatan PT DGI, Febri menyebut hal tersebut baru bisa dipastikan ketika sudah ada keputusan hukum tetap. Dalam surat dakwaan Dirut PT DGI Dudung Purwadi, korporasi itu disebut merugikan negara sebesar Rp 24,7 miliar.

"Nilai kerugian keuangan negaranya itu akan ditentukan oleh putusan hakim nantinya. Siapa yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan itu juga ditentukan putusan hakim," kata Febri.

Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara yang sama dengan tersangka sebelumnya, yakni Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi dan Pejabat Pembuat Komitmen Made Maregawa.

(Baca: Sidang Korupsi, Mantan Dirut PT DGI Bantah Bertemu Sandiaga Uno)

PT DGI melalui Dudung diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. KPK menduga terjadi kerugian negara sekitar Rp 24,7 miliar dalam pelaksanaan proyek sebesar Rp 138 miliar itu.

PT DGI diduga melakukan beberapa pelanggaran, seperti adanya rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), rekayasa lelang dengan mengkondisikan PT DGI sebagai pemenang, lalu adanya dugaan aliran dana dari PT DGI pada perusahaan-perusahaan lain.

KPK juga menduga adanya aliran dana dari perusahaan M. Nazaruddin ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang. KPK juga menduga adanya kemahalan satuan harga sehingga pemerintah membayar lebih tinggi dari yang seharusnya.

PT DGI disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

(Baca: Asosiasi Pengusaha: KPK Jerat Korporasi Ganggu Iklim Investasi)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN