AP II Siapkan Bandara Kertajati Jadi Embarkasi Haji Tahun Depan
PT Angkasa Pura II (Persero) menargetkan Bandara Internasional Jawa Barat atau yang biasa disebut Bandara Kertajati akan bisa mengoperasikan penerbangan haji pada tahun depan. Target pengoperasian ini dicanangkan seiring beberapa nota kesepahaman yang baru saja dirampungkan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II M. Awaluddin mengatakan dalam nota kesepahaman tersebut diatur dua hal. Pertama, kerja sama operasi antara AP II dengan Pemprov Jawa Barat. Sedangkan yang kedua adalah kesepakatan pembelian saham antara daerah dan perusahaan plat merah tersebut.
"Kalau sudah clear, November kami langsung persiapan jadi embarkasi haji," kata Awaluddin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (12/9). (Baca: Bandara Kertajati Terus Dikebut, Pembebasan Lahan Capai 53%)
Awaluddin mengatakan selama sebulan ke depan, AP II sudah harus menyelesaikan uji tuntas (due diligence) segala macam aspek biaya terkait bandara ini. Bulan depan, AP II dan Jawa Barat akan menandatangani perjanjian pemegang saham. INi merupakan bentuk kerja sama pemanfaatan dan pengoperasian.
Proses akan dilanjutkan dengan pembelian saham yang akan melibatkan PT Danareksa (Persero) sebagai pelaksana produk reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). Kemudian PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) selaku Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat, PT. Jasa Sarana, serta AP II.
"Tapi besar sahamnya berapa, konkritnya nanti November," katanya. (Baca: Porsi Saham Berkurang, Angkasa Pura II Jadi Operator Bandara Kertajati)
Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya mendukung pembangunan proyek tersebut dari sisi infrastruktur pendukung. Saat ini Pemprov Jawa Barat telah menganggarkan Rp 77 miliar untuk pembebasan lahan akses non tol. Sedangkan untuk jalan tol penghubungnya, telah disiapkan pula anggaran Rp 120 miliar untuk menebus tanah.
"Untuk tol nanti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang (mengatur) pembangunannya," katanya.
