Ombudsman Dorong Rumah Sakit Swasta Jadi Mitra BPJS
Ombudsman mendorong seluruh rumah sakit swasta untuk bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tujuannya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya, kasus seperti kematian bayi Debora juga tidak terulang lagi.
Bayi Debora meninggal pada 3 September lalu di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat. Bayi berusia empat bulan tersebut tidak bisa mendapatkan pelayanan pediatric intensive care unit (PICU) di rumah sakit tersebut lantaran orang tua tidak bisa menyediakan uang muka Rp 19,8 juta. Kartu BPJS Kesehatannya pun tidak bisa digunakan.
"Memang di ketentuan RS (rumah sakit) pemerintah wajib (menjadi mitra BPJS). Kalau RS swasta itu dapat. Tapi meskipun dapat menjadi mitra, tetap didorong," ujar Anggota Ombudsman Dadan S. Suharmawijaya di kantornya, Jakarta, Kamis (12/10). Sejauh ini, dari total 187 rumah sakit umum dan swasta, baru sekitar 91 di antaranya yang tercatat bermitra dengan BPJS Kesehatan.
(Baca juga: Tutup Defisit BPJS, Pemerintah Andalkan Alokasi Belanja Lain-lain)
Meski begitu, dalam kasus Debora, ia memandang persoalannya sebetulnya bukan hanya karena rumah sakit belum bermitra dengan BPJS, melainkan ada unsur keteledoran yang mengakibatkan kematian. Sebab, bila pasien dalam kondisi darurat, semestinya rumah sakit tetap melakukan penanganan dengan cepat. Setelah itu, baru mengklaim biaya penanganan ke BPJS Kesehatan.
Hal tersebut pun telah diketahui Rumah Sakit Mitra Keluarga. “(Kasus) Debora itu ada unsur gawat darurat. Ada atau tidak ada kerja sama (dengan BPJS), rawat jalan. Itu harus tetap dilakukan. RS Mitra Keluarga ini juga sudah 27 kali klaim pembayaran ke BPJS, walaupun tidak ikut kerja sama," kata dia.
(Baca juga: Tekan Defisit, Kemenkeu Minta BPJS Buat Standar Penanganan Penyakit)
