900 Kepala Desa Ditangkap, Jokowi Minta Dana Desa Diawasi Ketat

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Pingit Aria

18/10/2017, 14.49 WIB

Masyarakat diminta turut mengawasi penggunaan dana desa di daerahnya masing-masing.

jokowi
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (25/7). Presiden menekankan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat dan pelaksan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut penggunaan desa masih belum dapat dikatakan tepat sasaran secara menyeluruh. Sebab, masih ada saja penyimpangan yang melibatkan kepala desa di berbagai daerah.

"Kita tahu ada kurang lebih 900 kepala desa yang ditangkap karena dana desa,” kata Jokowi di Kabupaten Garut seperti dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden, Rabu (18/10).

Hanya, Jokowi juga menyatakan bahwa angka itu sebenarnya terbilang kecil dibandingkan jumlag desa yang mencapai 74 ribu di seluruh Indonesia. “Bahwa ada yang 'belok' kita tidak tutup mata,” katanya.

 Jokowi juga menyatakan bahwa dari hasil survei yang dilakukannya, banyak juga yang tepat sasaran. Meski, ada beberapa prosedur yang harus disederhanakan, juga diperbaiki pengawasannya. 

Jokowi juga meminta masyarakat juga turut serta dalam mengawasi penggunaan dana desa. Sebab, pemerintah pusat tidak dapat mengawasi penggunaan dana yang ditransfer tersebut satu per satu di seluruh desa. "Dilihat apakah jadi irigasi, jalan, dan sebagainya," kata Jokowi.

Grafik: Dana Desa dan Dana per Desa (2015-2017)
Dana Desa dan Dana per Desa (2015-2017)

Presiden bahkan secara khusus akan menggelar rapat terbatas (ratas) yang membahas pengoptimalisasian dana desa. Dari keterangan Sekretariat Presiden, rapat akan digelar hari ini, pada pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat di Istana Kepresidenan Bogor.

Sedangkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediaerso Teguh Widodo menuturkan, pemerintah akan memperkecil bobot alokasi dasar dana desa yang saat ini mencapai 90% dari total dana.

Formula ini menyebabkan ketimpangan karena desa yang luas atau memiliki banyak penduduk akan mendapat dana yang sama dengan desa kecil atau berpenduduk sedikit. Padahal, desa yang luas atau memiliki banyak penduduk membutuhkan dana lebih besar.

"Karena kalau alokasi dasar yang dibagi rata, itu mau yang desanya besar, mau desanya kecil, mau desanya penduduknya banyak, mau desanya sedikit, nerimanya sama," kata Budiarso beberapa waktu lalu.

Reporter: Ameidyo Daud

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN