Pemerintah Dorong Investasi dalam Perundingan Dagang Bilateral

Penulis: Michael Reily

Editor: Safrezi Fitra

31/10/2017, 17.55 WIB

Ini perlu dilakukan untuk menentukan posisi Indonesia dalam perundingan bilateral dengan negara-negara lain.

Pelabuhan ekspor
Katadata
Perdagangan luar negeri sepanjang Januari-September 2017 tercatat surplus US$ 10,87 miliar

Pemerintah tengah mempersiapkan skema investasi untuk dimasukkan ke dalam perundingan dagang dengan sejumlah negara, diantaranya negara-negara Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah memanggil menteri-menteri terkait untuk membahas rencana ini.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan konsolidasi ini dilakukan untuk menentukan posisi Indonesia dalam perundingan bilateral dengan negara-negara lain. “Kami sedang menjalankan beberapa FTA (Free Trade Agreement), PTA (Prefential Trade Agreement), dan CEPA (Comprehensive Economics Partnership Agreement),” kata Retno kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (31/10).

Salah satu hal yang diperdalam adalah skema Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan negara Timur Tengah, seperti yang dilakukan dengan Uni Emirat Arab dan Qatar. Retno mengaku skema BIT bakal dimasukan ke dalam perundingan dagang dengan negara-negara tersebut.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan BIT dengan Uni Emirat Arab (UEA), saat berkunjung ke Timur Tengah beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar perundingan dagang dengan UEA bisa selesai setelah Menteri Energi negara tersebut Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei mengunjungi Jakarta, Mei lalu.

“Ini BIT pertama sejak 2012 yang sesuai amanat Presiden, kami selesaikan,” jelas Archandra. Selain itu, ada juga BIT dengan Qatar yang pemimpinnya baru saja datang ke Indonesia dua pekan lalu. (Baca: Tandingi Investasi dari Tiongkok, Pemerintah Lirik Timur Tengah)

Meski tidak merinci secara detail jenis investasi apa yang ditanamkan Indonesia, Arcandra mengaku modal yang akan ditanam adalah sektor energi. “Kami tadi tidak bahas soal proyek, tapi lebih ke peraturan terhadap perjanjin dagang dengan negara-negara di dunia,” tuturnya.

Rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian hari ini dihadiri pula oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

(Baca: Indonesia - Australia Jajaki Pembebasan Bea Masuk Tiga Komoditas)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan