Sudirman Said mengatakan Anies-Sandi akan memanfaatkan pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta. Pulau yang telah dibangun tak dapat dibongkar.
Pencegahan Korupsi Minerba
Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, mengatakan pulau reklamasi Teluk Jakarta akan dimanfaatkan pemprov Jakarta. Arief Kamaludin|KATADATA

Ketua Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan akan memanfaatkan pulau-pulau reklamasi Teluk Jakarta yang sudah dibangun. Pulau-pulau tersebut, yakni Pulau C, D, dan G yang moratorium atau penghentian sementaranya telah dicabut pemerintah pusat.

Sudirman mengatakan, pulau reklamasi yang telah dibangun tak mungkin dibongkar. Sebab, hal tersebut justru akan menimbulkan masalah lingkungan. "Jadi dimanfaatkan, tapi pemanfaatannya sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Sudirman di Balai Kota, Jakarta, Rabu (1/11).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Luhut: Silakan Anies Hentikan Reklamasi Jakarta, Asal Sesuai Aturan)

Sebelumnya, Anies-Sandi bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres. Dalam pertemuan pada Selasa, 31 Oktober kemarin, Kalla menyatakan seharusnya pemprov Jakarta melanjutkan pembangunan pulau reklamasi.

Sudirman mengatakan, pemanfaatan pulau yang telah dibangun harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Selain itu, perlu dikaji lagi pemanfaatannya dengan berbagai Perpres dan Pergub yang berkaitan dengan reklamasi. "Harus ada suatu harmonisasi," kata Sudirman.

Sudirman mengatakan, rencana pemanfaatan itu sedang dikaji oleh tim internal Pemprov DKI Jakarta. Dia pun menilai pengkajian pemanfaatan Pulau C, D, dan G tak perlu terburu-buru sehingga hasilnya lebih komprehensif.

"Karena isunya sudah jadi kontroversi publik, makanya harus lebih hati-hati. Kehati-hatian itu penting," kata dia. (Baca juga: Soal Reklamasi, Prabowo Ingatkan Anies-Sandi Akomodasi Pengusaha)

Adapun terhadap rencana pembangunan pulau lainnya, Sudirman menilai Pemprov DKI tetap berkomitmen menghentikan pembangunannya. Menurut dia, Anies-Sandi akan menghentikan reklamasi dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Menurut Sudirman, pembangunan reklamasi yang dikerjakan jauh dari apa yang dirancang sejak awal dalam Keppres Nomor 52 Tahun 1995. "Kata-kata pulau itu kan muncul belakangan. Itu yang harus diluruskan," kata Sudirman.

(Baca: KPK: BPN Terburu-buru Terbitkan Sertifikat Reklamasi Pulau C dan D)

Pendapat Sudirman ini berbeda dengan anggota Tim Sinkronisasi Marco Kusumawijaya yang mengusulkan Anies-Sandi merevisi draf Peraturan Daerah (perda) sebagai cara menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Draft Perda tersebut kini masih berada di tangan Pemprov DKI Jakarta dan belum dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Marco mengatakan draf Raperda mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura) mengandung peta-peta yang persis seperti yang diinginkan pengembang. Marco yang juga pendiri Rujak Center for Urban Studies mengatakan Anies Baswedan dapat mengubah peta-peta dalam Raperda tersebut sehingga reklamasi berhenti.

(Baca: Tim Sinkronisasi Anies Usul Hentikan Reklamasi Lewat Revisi Raperda)

Artikel Terkait
Biaya honorarorium 14 ketua dan 60 anggota Tim Gubernur Anies-Sandi mencapai Rp 26,37 miliar.
Bos Traveloka sejak awal tak menghadiri acara HUT ke-90 Kolese Kanisius. Tanda pagar #UninstallTraveloka sempat menjadi topik populer di Twitter.
Selain mengusut dugaan korupsi NJOP pulau reklamasi, polisi akan menyelidiki dampak lingkungan.