Polisi telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi NJOP pulau reklamasi ke tahap penyidikan.
Reklamasi
Kegiatan di pulau reklamasi sebelum berlakunya moratorium. Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tugasnya mengurus reklamasi Teluk Jakarta selesai dengan mengeluarkan surat pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta. Luhut mengatakan dirinya tak tahu menahu mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pulau C dan D yang tengah disidik kepolisian. 

"Saya sudah selesai dengan tugas saya," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (10/11).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Luhut menyatakan, dia tak tahu adanya masalah kejanggalan dalam NJOP Pulau C dan D sebesar Rp 3,1 juta. Penentuan NJOP berada di ranah pemerintahan provinsi DKI Jakarta. "Saya tidak menangani hal itu," kata Luhut.

(Baca: HGB Pulau Reklamasi Selesai Satu Hari, Sofyan Djalil: Kami Revisi)

Polda Metro Jaya tengah menyidik dugaan korupsi penentuan NJOP pulau reklamasi. Penentuan NJOP di masa kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful. Kepolisian mengusut kasus setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan fakta di lapangan harga tanah Jakarta yang melampaui penetapan NJOP tersebut.

Polisi telah meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara.

Setelah Kepala Badan Pajak menerbitkan surat keputusan NJOP senilai Rp 3,1 juta per meter persegi, pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah, langsung membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp 483,5 miliar. Pada hari yang sama, Kantor Pertanahan Jakarta Utara menerbitkan sertifikat HGB Pulau D untuk anak perusahaan Agung Sedayu Group itu.

(Baca: KPK: BPN Terburu-buru Terbitkan Sertifikat Reklamasi Pulau C dan D)

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, dalam kasus ini polisi menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kendati demikian, polisi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Polisi pun telah memeriksa sedikitnya 30 saksi berkaitan dengan kasus ini, di antaranya memeriksa tiga pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) sebagai saksi. Pemeriksaan untuk mengetahui mekanisme penghitungan NJOP.

Polisi juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian negara akibat penerbitan NJOP Pulau C dan D. "Nanti BPK lebih tahu. Kami kan bukan BPK, perlu ada saksi ahli soal kerugian negara itu," kata Argo. (Baca: Anies-Sandi Bakal Manfaatkan Pulau Reklamasi Teluk Jakarta)

Artikel Terkait
Selain mengusut dugaan korupsi NJOP pulau reklamasi, polisi akan menyelidiki dampak lingkungan.
Luhut meminta pihak yang tak menyetujui usulan pembentukan KEK Bekasi menunggu hasil kajian.
Bambang beranggapan Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta dianggap tak memenuhi syarat sebagai kawasan KEK.