Evaluasi pihak ketiga dimungkinkan bila ada perbedaan signifikan antara kajian JICA dan BPPT.
PENCEGAHAN KORUPSI PROYEK KEMENHUB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi keterangan kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/3). Menhub mendatangi KPK untuk berkoordinasi dan meminta pendampingan mengenai sejumlah proyek di Kemenhub se ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka peluang adanya pihak ketiga yang mengevaluasi hasil pra studi kelayakan kereta semicepat Jakarta - Surabaya. Hal ini dimungkinkan bila hasil kajian Japan International Cooperation Agency (JICA) ternyata berbeda dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"Kalau ada deviasi kami mesti ada pihak tertentu yang dapat memberikan satu pendapat (lainnya)," kata Budi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Jakarta, Selasa (14/11).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Budi mengatakan hal ini perlu, sebab kebutuhan dana proyek tersebut yang sangat besar. Akan tetapi apabila hasil pra studi kelayakan tersebut sudah sesuai dengan ekspektasi pemerintah maka proyek langsung dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Dirinya mengatakan hal yang paling jelas saat ini adalah proyek tersebut akan dikerjakan di lintasan kereta yang telah ada. Namun untuk kebutuhan biayanya masih akan diperhitungkan. "Karena kami tidak mau (kebutuhan) Rp 60 triliun tapi tiba-tiba jadi Rp 100 triliun. Pasti akan dipermasalahkan," ujarnya.

(Baca juga:  ASEAN – Jepang Sepakati Protokol perlindungan Investasi)

Sebelumnya Senior Representative Indonesia Office JICA Tomoyuki Kawabata menyatakan, pra studi kelayakan proyek ini yang akan selesai pada bulan depan. Ia menyerahkan kepada Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjutinya.

Kawabata mengatakan, pihaknya akan menunggu hasil pra studi kelayakan yang dikerjakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk dikombinasikan dengan JICA.

"Setelahnya akan studi kelayakan namun itu akan diputuskan dari pihak Indonesia," katanya kemarin.

Kawabata juga mengatakan, dari hasil pra studi kelayakan yang dilakukan JICA, kereta ini akan menggunakan jalur yang telah ada. Sedangkan jarak 748 kilometer Jakarta - Surabaya akan ditempuh dalam waktu 5,5 jam dengan kecepatan rata-rata 160 kilometer. "Detail lainnya sedang dalam diskusi," ujarnya.

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
Pemerintah akan memutuskan apakah hasil kajian awal ini akan ditindaklanjuti atau tidak.
Sementara Jepang sebagai pembuat studi kelayakan mengajukan preferensi kecepatan 120 kilometer per jam, pemerintah ingin dipercepat hingga 160 kilometer per jam.
Pemerintah juga akan menawarkan proyek jalan tol di ruas Pekanbaru – Padang kepada investor Jepang.