Peserta tax amnesty cukup menggunakan Surat Penyertaan Harta (SPH) untuk mendapatkan pembebasan PPh saat balik nama harta.
Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Arief Kamaludin|KATADATA

Peserta pengampunan pajak (tax amnesty) mengeluhkan sulitnya memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) dari Kantor Pelayanan Pajak. Padahal, surat tersebut dipahami peserta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh insentif pajak berupa pembebasan PPh saat melakukan balik nama atas harta yang dideklarasikannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah meminta penjelasan kepada Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengenai persoalan tersebut. Berdasarkan penjelasan Ken, SKB tersebut ternyata tidak diperlukan untuk mendapatkan pembebasan PPh saat mengurus pembalikan nama.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Tadi saya sudah cek ke Ken persoalannya apa? Kemungkinan itu persoalannya adalah, para notaris yang akan balik nama atas aset-aset itu, membutuhkan SKB, seharusnya tidak perlu," kata dia usai memberikan sambutan pada Workshop Jurusita Pajak di kantornya, Jakarta, Rabu (15/11). (Baca juga: Dirjen Pajak Kirim Instruksi Soal Penggalian Pajak Peserta Tax Amnesty)

Menurut Sri Mulyani, Surat Penyertaan Harta (SPH) yang telah dipegang peserta pengampunan pajak sudah memadai untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh yang dimaksud. "Itu (SPH) adalah secara perundang-undangan sudah diterima sebagai deklarasi bahwa harta tersebut adalah atas nama dari wajib pajaknya," ucapnya.

Namun, ia menyatakan sudah meminta seluruh jajaran pajak untuk meneliti kasus per kasus yang terjadi. "Kalau ada persoalan yang dihadapi kami siap untuk membantu," kata Sri Mulyani. (Baca juga: Kejar Pajak, Kemenkeu Janji Utamakan Sosialisasi Sebelum Proses Hukum)

Hal senada disampaikan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Menurut dia, notaris tak memahami aturan yang berlaku sehingga meminta peserta pengampunan pajak untuk mengurus beberapa persyaratan, yang sebenarnya tidak perlu. "Kalau menurut saya, tidak perlu lagi. Nanti dikira dipersulit. Yang sudah tax amnesty tidak perlu lagi SKB," kata dia.

Adapun ketentuan mengenai SKB memang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam aturan tersebut tertulis: Pajak penghasilan terhutang atas pengalihan hak dibebaskan dengan syarat terlebih dulu memperoleh surat keterangan bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang diberikan fasilitas pengampunan pajak.

Pembebasan pajak penghasilan berlaku untuk penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan bangunan yang masih atas nama pihak perantara (nominee), pemberi hibah, pewaris, atau salah satu ahli waris. Selain itu, berlaku juga untuk pengalihan harta berupa saham.

Artikel Terkait
“Sesuai undang-undang, tidak ada (perpanjangan) batasan (waktu) lagi, hanya sampai 31 Desember 2017," kata Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Ditjen pajak akan memverifikasi kekayaan WNI yang masuk dalam daftar Paradise Papers.
Wajib Pajak bisa meminta bantuan Ditjen Pajak ataupun kantor jasa penilaian publik untuk menghitung nilai harta yang dilaporkan.