Berlandaskan Putusan MK, Hakim Gugurkan Praperadilan Setnov

Penulis: Yuliawati dan Dimas Jarot Bayu

14/12/2017, 13.06 WIB

Pokok perkara dalam kasus yang menyeret Setnov telah disidangkan di PN Jakarta Pusat, sehingga praperadilan menjadi gugur.

Setya Novanto Sidang Tipikor
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Setya Novanto mengikuti sidang perdana di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12).

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kusno memutuskan praperadilan yang diajukan Setya Novanto gugur. Kusno menyatakan pokok perkara dalam kasus yang menyeret Setnov telah disidangkan di PN Jakarta Pusat, sehingga praperadilan menjadi gugur.

"Pada hakekatnya karena hukum positif sudah jelas maka praperadilan ini dinyatakan gugur dan terhadap perkara praperadilan ini tak mungkin lagi diajukan upaya hukum," kata Kusno usai membacakan penetapan keputusan praperadilan yang terekam dalam siaran langsung televisi, Kamis (14/12).

Hakim Kusno mengambil keputusan menggugurkan praperadilan dengan berlandaskan pada Pasal 82 ayat 1 huruf d Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai gugurnya praperadilan. Kusno mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU/VIII/2016 yang memperjelas pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP tersebut.

"MK memberikan penafsiran Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yakni, ‘permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan’," kata Kusno.

(Baca: Dakwaan Setnov Ungkap Aliran Dana e-KTP & Keterlibatan Anggota DPR)

Perkara pokok yakni kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Setya Novanto, telah dimulai dengan digelar sidang pertama di PN Jakarta Pusat pada Rabu (13/12). "Apabila dikaitkan, dengan demikian permohonan praperadilan Setya Novanto haruslah dinyatakan gugur," kata Kusno.

Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, sebelumnya telah memperkirakan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka bakal gugur. "Intinya adalah dengan dibacakannya dakwaan ini berarti praperadilan gugur sudah," kata Maqdir di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Menurut Maqdir, pembacaan dakwaan Setnov dalam sidang perdana kasus e-KTP tersebut memang sengaja dilakukan KPK guna menggugurkan gugatan praperadilan Novanto. Dia menunjuk persiapan KPK yang membawa sejumlah dokter yang akan bersaksi atas kondisi kesehatan Novanto.

"Itulah yang diinginkan KPK dengan memaksakan diri membawa sejumlah dokter dan saya kira mencoba mempersiapkan diri dan menduga-duga Pak Novanto tidak akan hadir di persidangan," kata Maqdir.

(Baca: Hakim Ketua Berang Hadapi Drama Setnov di Sidang Perdana e-KTP)

Dalam persidangan perdana yang digelar Rabu (13/12), Setya Novanto sempat membuat 'drama' dengan membisu ketika hakim memberikan beberapa pertanyaan perihal identitas pribadinya. Setya Novanto mengklaim mengalami diare hingga 20 kali. 

"Saya empat sampai lima hari ini sakit diare. Saya minta obat enggak dikasih sama dokter," kata Novanto.

Namun, ketiga dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo membantah pernyataan Novanto. Mereka mengatakan bahwa kondisi Novanto sehat dan siap untuk ditanyai dalam persidangan setelah melakukan pemeriksaan di klinik PN Jakpus.

Akhirnya, Hakim Ketua Yanto yang memimpin persidangan tetap melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Setnov dianggap merugikan negara sebesar RP 2,3 triliun dalam kasus korupsi e-KTP. Dia diduga secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan proyek e-KTP.

Setya Novanto diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengen menerima uang sejumlah US$ 7,3 juta atau sekitar Rp 99,3 miliar (sesuai kurs saat ini). Uang tersebut diterima melalui Made Oka Masagung sejumlah US$ 3,8 juta dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo sejumlah US$ 3,5 juta.

Selain itu, Novanto juga menerima pemberian barang berupa satu buah jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 seharga US$ 135 ribu pada medio November 2012. Jam tersebut dibeli oleh Andi Narogong bersama Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Novanto telah membantu proses penganggaran e-KTP.

(Baca: Setnov Membisu dan Mengeluh Diare, Sidang Perdana e-KTP Diskors)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan