Upaya Pemerintah Tekan Cost Recovery Terancam Tak Tercapai Tahun Ini
Upaya pemerintah menekan tingkat pengembalian biaya operasional (cost recovery) belum bisa tercapai. Bahkan hingga akhir tahun ini, cost recovery diprediksi akan melebihi target yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017.
Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), hingga akhir tahun cost recovery bisa mencapai US$ 11,13 miliar. Padahal target APBNP 2017 hanya US$ 10,71 miliar. Sedangkan realisasi hingga saat ini US$ 10,49 miliar.
Sampai saat ini Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi belum berkomentar mengenai kemungkinan meningkatnya jumlah cost recovery. Begitu juga Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar. Hingga berita ini ditulis, mereka belum membalas pesan yang disampaikan Katadata.co.id.
Sebelumnya, Arcandra mengatakan ada tiga langkah yang bisa dilakukan untuk menekan cost recovery. Pertama, penggunaan teknologi tepat guna. Kedua, penyederhanaan perizinan. Ketiga, strategi kontrak untuk proses perencanaan, pengadaan, hingga konstruksi (EPC) proyek.
Namun, berdasarkan catatan Katadata.co.id, sepanjang tahun ini, masih terjadi peningkatan cost recovery. Salah satunya periode Juli 2017 yang menyentuh level US$ 5,87 miliar dari bulan sebelumnya US$ 4,87 miliar. Angka kenaikkan ini memang lebih tinggi dari biasanya yang hanya US$ 800 juta sampai US$ 900 juta.
Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Parulian Sihotang mengatakan salah satu penyebab kenaikan cost recovery tersebut adalah tambahan biaya dari kegiatan di Blok Cepu yang mencapai US$ 200 juta. “Karena adanya tambahan investment credit dan depresiasi wilayah kerja Blok Cepu,” kata dia kepada Katadata, Selasa (15/8).
Di sisi lain, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi memprediksi lifting minyak dan gas bumi secara keseluruhan tidak akan mencapai dari target APBNP yang dipatok 1.965 barel setara minyak per hari (bsmph). “Kira-kira lifting tahun 2017 hanya akan tercapai sekitar 98%,” kata dia di Jakarta, Kamis (14/12).
Berdasarkan data SKK Migas, sejak awal tahun hingga 12 Desember 2017, lifting minyak dan kondensat hanya 802.199 barel per hari (bph). Padahal target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar 815 ribu bph.
Sebaliknya, lifting gas sampai 12 Desember 2017 sudah mencapai 7.620 MMSCFD. Sedangkan target APBNP 2017 hanya 6.440 MMSCFD.
Padahal September lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan tidak ingin adanya pembengkakan cost recovery tahun ini. "Kalau produksinya turun, cost recovery- nya harus turun. Kalau tidak ekonomis jangan dikerjakan," kata dia.
(Baca: Menteri ESDM Sebut Lifting Minyak Hingga Akhir Tahun di Bawah Target)
Adapun, penerimaan negara saat ini masih US$ 10,91 miliar. Sedangkan target APBNP tahun 2017 mencapai US$ 12,20 miliar. Namun, sampai akhir tahun, SKK Migas optimistis penerimaan negara bisa lebih tinggi.
Menurut Amien, penerimaan negara dari sektor hulu migas diproyeksi sebesar US$ 13 miliar hingga tahun ini."Kalau penerimaan negara dari migas akan di atas 100%," ujar dia.
