Golkar Minta Khofifah Kaji Ulang Pendampingnya di Pilgub Jatim
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar berharap agar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengevaluasi Emil Dardak yang dipilih sebagai pendampingnya dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, evaluasi itu dilakukan untuk melihat kondisi daerah dan pertimbangan strategi pemenangan.
"Kalau masih bisa ditinjau, wakilnya diharapkan ada peninjauan," kata Nurdin di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (22/12).
Menurut Nurdin, permintaan evaluasi itu merupakan saran dari Dewan Pimpinan Daerah I (DPD) Jawa Timur. Nurdin mengatakan, DPD I meminta agar Khofifah lebih baik berpasangan dengan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni daripada dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak.
(Baca: Jokowi Tunggu Surat Resmi Pengunduran Diri Menteri Khofifah)
Lebih lanjut Nurdin menilai aspirasi dari DPD I Jawa Timur perlu diperhatikan agar instrumen partai solid memenangkan Khofifah. Namun, keputusan mengenai evaluasi tersebut diserahkan kepada Khofifah.
Golkar, kata Nurdin, hanya memberikan pertimbangan sebagai strategi memenangkan Pilkada Jawa Timur. "Kami tidak bisa melakukan intervensi karena tidak hanya untuk pemenangan, tapi termasuk keberlangsungan menjamin stabilitas pemerintahan ke depan," kata Nurdin.
Khofifah dan Emil selama ini telah mendapat dukungan dari Partai Demokrat, Hanura. Dua partai lain yakni Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut-sebut akan menyusul memberikan dukungan.
Sementara itu untuk Pilgub Jawa Barat, Golkar telah memutuskan mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menggantikan Ridwan Kamil. Dedi diusung untuk maju, baik sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.
Nurdin mengatakan, pihaknya memberi waktu kepada Dedi untuk bisa melakukan lobi politik terhadap pasangannya. "Pak Dedi diberi waktu untuk melakukan lobi politik kepada siapa saja," kata Nurdin.
(Baca: Ridwan Kamil Batal, Golkar Lirik Duet Dedi Mulyadi-Deddy Mizwar)
Nurdin mengatakan, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat itu juga diberi kesempatan untuk melakukan koalisi dengan partai-partai lainnya, seperti PDIP atau Demokrat. Koalisi itu dibutuhkan karena kursi Golkar di DPRD Jawa Barat tidak cukup untuk maju sendirian.
Saat ini, Golkar hanya memiliki 17 kursi di DPRD Jawa Barat. Untuk bisa maju mencalonkan kandidat, Golkar membutuhkan setidaknya 20 kursi di DPRD Jawa Barat.
"Arena Golkar tidak cukup, di sana masih butuh tambahan kursi dari partai lain maka perlu ada koalisi," kata Nurdin.
Dalam penjajakan dengan partai lain, Nurdin menyebut bisa saja Dedi diusung sebagai calon gubernur. Kendati, jika Dedi ditawarkan untuk maju sebagai calon wakil gubernur, Golkar akan menyepakati. "Jadi diberi ruang kepada Pak Dedi sebagai cagub maupun cawagub," kata Nurdin.
Pengusungan Dedi untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat ini muncul setelah Golkar mencabut dukungannya terhadap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. DPP Golkar mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil dengan alasan terlalu lama menentukan calon wakil gubernur.
(Baca: Resmi Ketua Umum, Airlangga Targetkan Elektabilitas Golkar 16%)
