Luhut juga meminta agar Susi tak lagi melarang penggunaan cantrang.
Kapal ikan
Penenggelaman kapal ikan ilegal, FV Viking, milik buronan Interpol Norwegia di Perairan Tanjung Batu Mandi, Pangandaran, Jawa Barat, 14 Maret 2016. Katadata | Arief Kamaludin

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan penenggelaman kapal. Menurut Luhut, kebijakan itu dapat dihentikan.

Hal ini dikatakan Luhut usai rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpinnya. "(Menteri Susi) Sudah diberitahu, tidak ada penenggelaman kapal lagi," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (8/1).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Terkait nasib kapal asing pencuri ikan yang ditangkap, Luhut membuka kemungkinan kapal tersebut bisa saja disita dan dijadikan aset negara, "Kami tidak ingin kapal terdampar begitu saja," ujar dia.

Selain itu, Luhut juga menyatakan bahwa ada instruksi agar Menteri Susi tak lagi melarang penggunaan cantrang. Menurutnya, perintah itu datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski, detail perubahan aturan itu akan diserahkan kepada Menteri Susi.

“Saya bilang, jangan ada lagi kebijakan-kebijakan yang membuat nelayan tidak nyaman,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai respon Susi mengenai penghentian penenggelaman, Luhut tidak menjelaskan secara gamblang respon tersebut. Dirinya hanya menegaskan bahwa hal tersebut merupakan perintah secara langsung. "Tidak ada respon, itu perintah," kata dia.

(Baca: Susi Bakal Bangun Museum Berjalan dari Kapal Rampasan Negara)

Luhut menyatakan, saat ini pemerintah akan memfokuskan kebijakan ke arah peningkatan produksi dan kapasitas ekspor. Pemerintah juga akan mengundang investor asing di sektor ini, dengan tiga syarat.

Syarat pertama, investor harus membawa teknologi ramah lingkungan. Kedua diperbolehkannya tenaga kerja asing selama 3 hingga 4 tahun. Sedangkan ketiga adalah investasi menyeluruh dari hulu hingga ke hilir.

"Yang kedua itu karena tenaga kerja kita 50% (lulusan) Sekolah Dasar (SD). Jadi silahkan saja (tenaga kerja asing) selama 3 atau 4 tahun asal tenaga kerja kita dididik," tuturnya.

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
Nelayan minta diizinkan menggunakan cantrang selama dilakukan uji petik untuk mengetahui bahaya dari penggunaan alat tersebut.
Menteri Susi menilai, penenggelaman kapal akan terus dilakukan sementara Menko Luhut memerintahkan sebaliknya.
Menurut Susi, kegiatan KKP bukan cuma menenggelamkan kapal.