Investor Daftarkan 1.054 Proyek Baru, Pemerintah Efektifkan Satgas
Pemerintah mencatat investor telah mendaftarkan 1.054 proyek baru sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan salah satu upaya untuk mempercepat realisasi investasi adalah dengan menggabungkan fungsi satuan tugas (satgas) paket kebijakan ekonomi (PKE) dan satgas percepatan pelaksanaan berusaha (PBB).
“Perlu adanya kesinambungan kerja antarkedua satgas agar pelaksanaan investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia terealisasi dengan efektif,” kata Darmin saat membuka Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Berusaha, seperti dilansir di website resmi Kemenko Perekonomian, Rabu (10/1).
Menurut dia, pemerintah juga terus menggerakkan satgas leading sector yang bertanggungjawab untuk mengawasi kegiatan usaha di seluruh daerah. “Satgas ini dilengkapi dengan sistem komunikasi online agar bisa tracking semua permohonan investasi yang berjalan,” ucapnya. (Baca juga: Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi Diuji Coba di Tiga Kabupaten)
Selain seribuan proyek baru, pemerintah mengungkapkan adanya 190 proyek yang belum terealisasi dalam data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepanjang 2010-2017. Proyek-proyek tersebut tengah diupayakan untuk terealisasi. (Baca juga: Insentif Pajak Tak Diminati Pengusaha, Sri Mulyani Selidiki Alasannya)
Secara rinci, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memaparkan nilai investasi dari proyek yang dimaksud sebesar Rp 351 triliun dan US$ 54,6 miliar. Sebagian besar proyek tersebut berada pada sektor industri, infrastruktur, wisata, pertambangan, dan perdagangan.
“Sebanyak 51 proyek di Jawa, Selebihnya di luar Jawa jadi minat investasi tidak hanya di Jawa tapi di seluruh Indonesia,” kata Rudiantara. (Baca juga: BKPM: Pariwisata dan E-Commerce Akan Jadi Primadona di 2018)
Staf Khusus Kemenko Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan mandeknya realisasi proyek-proyek tersebut umumnya karena permasalahan tanah, perizinan yang belum selesai, pertahanan, konsistensi peraturan, dan janji-janji adanya fasilitas baru namun ada perubahan aturan. Menurut dia, persoalan-persoalan tersebut akan diselesaikan satgas leading sector.
