Airlangga Rangkap Jabatan, Kinerja Industri Dikhawatirkan Terganggu

Dimas Jarot Bayu
17 Januari 2018, 19:32
Jokowi dan Mobil Desa
Kemenperin
Presiden Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau prototipe mobil desa di Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah, 30 Januari 2017 lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mempertahankan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian meskipun rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar. Keputusan Jokowi mempertahankan Airlangga menimbulkan pro dan kontra dari beragam kalangan.

Peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai keputusan Jokowi mempertahankan Airlangga sebagai Menperin kurang tepat. Bhima mengatakan, Airlangga yang merangkap sebagai pimpinan parpol berpotensi mempengaruhi kinerja pemerintah di sektor industri.

"Walaupun ada pembagian kerja dengan (pekerjaan) partai katanya disambi malam, tetap akan ada pengaruh (terhadap kinerja kabinet)," kata Bhima ketika dihubungi Katadata, Rabu (17/1). 

(Baca: Alasan Jokowi Pertahankan Airlangga Meski Jabat Ketum Golkar)

Bhima mengatakan pertumbuhan industri nasional yang masih lambat memerlukan perhatian. Pertumbuhan industri nasional pada 2017 hanya mencapai 4,84% atau masih berada di bawah nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05%.

Selain itu industri selama 10 tahun belakangan mengalami deindustrialisasi. Pada 2001, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai sekitar 27%, namun menurun hanya menjadi 20,51% pada 2016.

"Kemudian dari sisi terjadinya deindustrialisasi ini makin parah, karena sharenya bahkan sempat di bawah 20% untuk industri manufaktur," kata Bhima.

Dengan posisi Airlangga yang memimpin kementerian rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Golkar, Bhima khawatir kinerja sektor industri melambat. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja untuk industri pun semakin berkurang. "Seharusnya dengan kondisi seperti itu harus dicari sosok yang profesional," kata Bhima.

Selain itu, Bhima juga khawatir adanya konflik kepentingan akibat adanya rangkap jabatan. Menurutnya, konflik kepentingan dapat mengakibatkan kebijakan sektor industri berjalan parsial dan terkesan diskriminatif.

"Sehingga akan sarat kebijakan industrinya menguntungkan sekelompok elit tertentu yang punya industri," kata Bhima.

Halaman:
Reporter: Rizky Alika
Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...