DPR Pertanyakan Kebijakan Impor Beras Pemerintah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah. Polemik penugasan impor beras yang awalnya akan dilakukan PT Perusahaan Perdagangan Internasional (PPI) kemudian menjadi Perum Bulog jadi sorotan parlemen.
Permasalahan mengenai impor beras ditanyakan oleh anggota parlemen saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI. Rapat dihadiri Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, dan Direktur Utama PPI Agus Andiyani.
Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka menyatakan, impor disebabkan tata niaga beras yang perlu dibenahi. “Masa setiap harga naik harus impor, itu terlalu reaksioner,” kata Rieke di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (18/1).
Rieke mengungkapkan daya serap Bulog pada saat panen raya Februari hingga April tahun 2017 sangat minim. Idealnya, penyerapan Bulog harus mencapai 70% untuk memastikan keamanan stok, tapi realisasinya hanya 42%. Perhitungannya berdasarkan target 3,7 juta ton.
(Baca juga: Bulog Siapkan Anggaran Rp 15 Triliun untuk Kelola Beras)
Sehingga, dia meminta penyelidikan stok Bulog untuk mengecek ketersediaan beras di pedagang dan petani. “Persoalannya bukan tidak ada berasnya tapi yang diserap minim,” ujar Rieke.
Rieke pun menekankan fraksi PDIP menolak impor beras. Alasannya, belum ada pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo mengenai kebutuhan impor.
