Rangkap Jabatan Dilonggarkan Jokowi, PDIP Siapkan Puan Urus Partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kelonggaran ketentuan rangkap jabatan yang saat ini tengah menjadi polemik. Jokowi menunjukkan kelonggaran setelah memperbolehkan dua menteri dari Golkar untuk merangkap jabatan di partai politik, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Sosial Idrus Marham.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kelonggaran rangkap jabatan akan membuat menteri yang berlatar belakang politisi tak masalah untuk kembali menjadi pengurus partai. Termasuk pula kepada Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
"Ibu Puan tetap sebagai Ketua DPP (Bidang Politik dan Keamanan), tapi kan sekarang non-aktif. Selama Pak Presiden membuka ruang kebijakan yang baru, kami akan mengikuti hal tersebut," kata Hasto di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (23/1).
(Baca: Alasan Jokowi Pertahankan Airlangga Meski Jabat Ketum Golkar)
Hasto mengatakan kelonggaran rangkap jabatan justru akan meningkatkan efektivitas konsolidasi politik Jokowi. Terlebih, pemerintah akan menghadapi tahun politik pada 2018 dan 2019.
"Sebagai contoh ketika ada jabatan rangkap antara menteri dengan ketua partai, maka ketika bapak presiden mengambil sebuah kebijakan terhadap RUU, ini akan semakin didukung partai politik karena ada garis komando yang jelas," kata Hasto.
Hasto sendiri menilai jika rangkap jabatan merupakan hal yang biasa dalam tatanan demokrasi. Menurutnya, hal ini tak hanya terjadi di Indonesia, namun juga Amerika dan Eropa.
"Dalam tradisi demokrasi yang panjang apalagi dalam sistem parlementer itu merupakan hal yang biasa, bukan hal yang ditabukan," kata Hasto.
Dia menyatakan PDIP memahami ketentuan Jokowi yang melarang menterinya merangkap jabatan di partai politik, di masa awal kabinet terbentuk. Namun, jika Jokowi menganggap tak perlu lagi ketentuan rangkap jabatan, maka PDIP menerima pelonggaran tersebut.
"Sehingga kebijakan rangkap jabatan itu barangkali akan ditinjau ulang, kami akan memberi dukungan," kata Hasto.
(Baca: Idrus Marham dan Mantan Dirjen Pajak Jadi Pengurus DPP Golkar Terbaru)
