Serikat Pekerja Minta Menteri BUMN Rombak Direksi Garuda
Serikat Pekerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Bersatu (Sekarga) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri BUMN Rini Soemarno, dan pemegang saham Garuda agar mengevaluasi dan merestrukturasi jumlah Direksi Garuda. Mereka menilai jumlah direksi di perusahaan penerbangan pelat merah tersebut terlalu gemuk.
Serikat yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) ini, menyampaikan tuntutan tersebut karena mendukung pembenahan besar-besaran terhadap Garuda Indonesia. Mereka menilai bahwa terjadi pemborosan biaya organisasi dengan jumlah direksi saat ini yang mencapai sembilan orang, padahal sebelumnya hanya enam orang.
"Penambahan direksi tidak sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam melakukan efisiensi," kata Ketua Umun Sekarga Ahmad Irfan dan Ketua APG Capt Bintang Hardiono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/1).
(Baca: Dengan Efisiensi, Garuda Mulai Bidik Laba Rp 116 Miliar Tahun Ini)
Mereka juga menilai penambahan jajaran direksi, tidak diikuti dengan peningkatan kinerja. Penambahan armada pesawat yang tidak diikuti dengan kemampuan manajemen untuk membuat strategi penjualan produk penumpang dan kargo.
Selain itu, terjadi penurunan kinerja operasional Garuda yang berdampak pada penundaan dan pembatalan penerbangan. Terutama yang terjadi pada Desember tahun lalu pada masa puncak liburan. Kondisi itu dinilai sangat merusak citra baik perusahaan.