Kementerian PANRB berharap skema baru tunjangan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa diumumkan tahun ini.
PNS
PNS menari bersama saat peringatan HUT ke-45 KORPRI di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (29/11/2016). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Pemerintah tengah mempersiapkan skema baru untuk tunjangan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengungkapkan, sudah ada model final yang akan digunakan.

Menurut dia, dengan skema baru, uang pensiun yang diterima PNS bakal lebih besar. “Besarannya akan lebih besar, kami berharap nanti dihitung berdasarkan masa kerja dan jumlah iuran yang sekarang," kata dia di kantornya, Senin (23/1).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Ia pun berharap skema baru tersebut bisa diumumkan pada 2018 ini. Dengan uang pensiun yang lebih besar, ia berharap PNS akan termotivasi untuk bekerja lebih baik. (Baca juga: Cegah Korupsi dan Hargai PNS, Sri Mulyani Ingin Perbesar Uang Pensiun)

Selama ini, skema pembayaran pensiunan PNS yang diberlakukan disebut Pay As You Go. Setiap tahun, negara membayar dana pensiun dari pendapatan pajak dan iuran asuransi sosial pegawai yang masih aktif. Persoalannya, ke depan jumlah pensiunan PNS diperkirakan terus membengkak sehingga dapat membebani negara. (Baca juga: Ini Hitungan Rinci Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak Mulai Januari 2018)

Maka itu, pemerintah mempersiapkan skema pengganti. Sebelumnya, Asman mengatakan salah satu skema yang dipertimbangkan yaitu skema fully funded. Dengan skema ini, pegawai membiayai sendiri pensiunnya di masa mendatang dari uang yang dikumpulkannya beserta benefit yang diperoleh dari tabungan pensiun tersebut.

Skema tersebut sudah lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta. Namun, lewat skema fully funded itu pemerintah sebagai pemberi kerja PNS tetap mennggung sebagian iurannya. Besaran iuran dari pemerintah didasarkan pada jumlah gaji PNS setiap bulan.

Artikel Terkait
ASN akan dilarang mengunggah, menanggapi, menyebarluaskan gambar atau foto dan visi-misi bakal calon kepala daerah melalui media sosial.
Kedua entitas ini akan membentuk kredibilitas BP Tapera yang baru akan terbentuk akhir bulan depan.
Apa yang kami tanam mulai memberi hasil. Itu kebahagiaan kami hari ini," ujar Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro