Kondisi Kahar Lapangan Kepodang Diragukan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menginvestigasi kondisi kahar lapangan Kepodang. Alasannya mereka tidak percaya dengan kondisi kahar yang dideklarasikan Petroliam Nasional Berhad (Petronas) selaku operator lapangan tersebut.
Anggota Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto mengatakan setiap tahun Petronas mengevaluasi cadangan migas yang ada dan disetujui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas. Namun, kenapa cadangan yang diprediksi bisa berproduksi 12 tahun, akan habis 2019 nanti.
Untuk Komisi VII akan memanggil Petronas dan SKK Migas. “Kalau mereka bilang force majeure kami tidak percaya. Ada US$ 300 juta yang sudah dibayar pemerintah, ini sesuatu yang harus diinvestigasi,” kata Dito di Jakarta, Kamis (25/1).
Sebagai tindak lanjutnya, Komisi VII akan meminta data cadangan di Lapangan Kepodang kepada pemerintah termasuk ketika Petronas membelinya dari BP. Ini penting karena angka cadangan yang ada dalam proposal pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) tahun 2005 sebesar 491 BCF turun drastis ke level 130 BCF, sesuai kajian Lemigas.
Dito mengatakan investigasi ini penting karena dirinya pernah datang ke sana lokasi ketika akan membangun fasilitas penampungan dan regasifikasi (FSRU). Selain itu, pipa di Semarang juga sudah dibangun. “Ini kaya dipercepat saja ini,” kata dia.
Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mempersilakan Komisi VII memanggil SKK Migas dan Petronas. “Sebaiknya Komisi VII mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Petronas Carigali dan SKK Migas, sangat penting ini,” ujar dia.
Senior Manager Corporate Affairs&Administration Petronas Carigali Indonesia Andiono Setiawan mengatakan kondisi kahar tersebut telah disampaikan sejak 8 Juni 2017 lalu. Keputusan itu diambil setelah melalui penilaian dan kinerja yang telah dilakukan.
(Baca: Petronas Deklarasikan Kondisi Kahar di Lapangan Kepodang)
Hasil penilaian itu menyebutkan dari delapan sumur yang dibor sampai saat ini menunjukkan cadangan yang ada di lapangan itu telah habis. Untuk itu saat ini perusahaan membahas kelanjutan blok tersebut dengan pemerintah. “Kami bekerja bersama dengan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini,” kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (7/7).
