Bawaslu Gandeng Facebook hingga Twitter untuk Lawan Hoaks Pilkada
Hari ini, sembilan platform menandatangani aksi internet Indonesia lawan hoax pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Sesuai permintaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sembilan platform tersebut wajib memblokir akun ataupun situs yang menyebarkan konten negatif terkait Pilkada.
Sembilan platform tersebut adalah Google, Facebook, Twitter, Telegram, BBM, Line, BIGO Live, Live Me, dan METUBE. Perwakilan dari tiga di antaranya, yakni Google, Facebook, dan Twitter berhalangan hadir, namun menyatakan dukungannya terhadap acara ini.
"Permintaan takedown yang paling tahu adalah Bawaslu. Jadi tidak ada alasan lagi kalau Bawaslu yang minta lalu platform atau penyedia jasa internet enggak mau," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara, usai penandatangan nota kesepahaman di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (31/1) Rabu (31/1).
Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, indikator suatu akun atau konten dari situs mengandung hoax, ujaran kebencian, atau hal-hal lainnya yang melanggar ketentuan Pilkada, akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
(Baca: Twitter Perpanjang Cuitan Menjadi 280 Karakter)
Peraturan itu adalah Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu); serta, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1-5 Tahun 2017 tentang Pilkada serentak 2018.
"Nanti kami akan bentuk satu unit yang memonitor media sosial. Lalu ada juga dari laporan masyarakat. Dari semua itu kami kaji itu masuk pelanggaran atau tidak. Parameternya UU terkait Pemilu dan Pilkada," kata Abhan.
