Luhut Bakal Lobi Anies Soal Izin Penetapan Lokasi LRT Jabodebek
Direktur Utama PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan segera menyelesaikan persoalan penetapan lokasi kereta listrik cepat (light rail transit/LRT) Jabodebek.
Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memberikan izin penetapan lokasi LRT Jabodebek trase kawasan Setiabudi menuju Dukuh Atas. Padahal, penetapan lokasi merupakan syarat dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Menurut Budi, persoalan izin penetapan lokasi telah disampaikan ke kantor Kemenko Maritim. Dalam rapat mengenai proyek LRT, Luhut berjanji akan mendiskusikan masalah tersebut dengan Anies Baswedan.
"Tadi menurut Pak Menko akan diskusi dengan Gubernur (Anies) dan Wakil Gubernur (Sandiaga Uno)," kata Budi di Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis (8/2).
(Baca juga: LRT Jabodebek Terhambat Izin Penetapan Lokasi dari Anies Baswedan)
Budi optimistis dengan campur tangan Luhut, persoalan penetapan lokasi akan segera beres dalam waktu dekat. "Ya kalau Pak Menko kan ukurannya jam dan hari," kata Budi.
Izin penetapan lokasi tersebut penting untuk mendorong percepatan pembangunan LRT Jabodebek. Penetapan lokasi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.
Akibat belum adanya izin penetapan lokasi, maka LRT Jabodebek belum dapat melakukan proses pembangunan di kawasan Setiabudi menuju Dukuh Atas. Selain trase kawasan Setiabudi hingga Dukuh Atas, masalah lahan yang masih menghambat pembangunan LRT berada di Bekasi Timur untuk Depo LRT seluas 10 hektar.
"Itu bisa sampai April dan Mei selesainya (pembebasan), nanti dipakai 2019," kata Budi. (Baca juga: Proyek LRT Terganjal Pembebasan Lahan, Kemenkeu Siapkan Rp 1,6 T)
Adhi Karya hingga saat ini telah menyelesaikan 32% dari proyek LRT Jabodebek dengan total nilai Rp 7 triliun. Total investasi proyek ini sekitar Rp 31 triliun. Dalam waktu dekat, PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan membayar pembangunan proyek LRT sesuai perkembangan pembangunan hingga September 2017.
Adhi Karya bakal mendapatkan dana sebesar Rp 3,9 triliun dari KAI, berupa pembayaran pertama dalam skema baru pembiayaan LRT Jabaodebek.
Budi mengatakan, berita acara pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta untuk dana tahap pertama itu sudah ditandatangani. Selanjutnya, berita acara tersebut akan diajukan ke KAI pada Jumat (9/2).
(Baca juga: Adhi Karya Segera Terima Pembayaran Pertama LRT Sebesar Rp 3,9 Triliun)
