Adhi Karya Segera Terima Pembayaran Pertama LRT Sebesar Rp 3,9 Triliun
PT Adhi Karya Tbk bakal mendapatkan dana sebesar Rp 3,9 triliun dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). Dana tersebut merupakan pembayaran pertama dalam skema baru pembiayaan kereta listrik cepat (light rail transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dari PT KAI.
"Sudah berita acara Rp 3,9 triliun," kata Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (8/2).
Budi mengatakan, berita acara pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta untuk dana tahap pertama itu sudah ditandatangani. Selanjutnya, berita acara tersebut akan diajukan ke KAI pada Jumat (9/2).
"Dalam waktu dua pekan atau lebih cepat, tidak terlalu lama akan dibayar," kata Budi. (Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan KAI dan Adhi Karya Agar Tak Korupsi Proyek LRT)
Dana yang dibayarkan PT KAI sesuai perkembangan pembangunan proyek LRT hingga September 2017. Saat ini, pembangunan LRT sudah mencapai 32% atau senilai Rp 7 triliun.
Budi mengklaim, sempat ada beberapa masalah pembebasan lahan dalam pembangunan LRT. Kendati, hal tersebut hampir seluruhnya sudah diselesaikan.
"Sudah clear dan sudah diputusin Pak Menko (Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan) tidak ada hambatan lagi," kata Budi.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, saat ini semua tanah milik pemerintah yang bermasalah sudah dikoordinasikan. Alhasil pekerjaan konstruksi untuk LRT sudah bisa dilakukan.
(Baca juga: LRT Jabodebek Terhambat Izin Penetapan Lokasi dari Anies Baswedan)
Beberapa tanah tersebut seperti milik PLN; Jasa Marga, TNI AU di Aldiron, Pancoran; dan milik Kwartir Nasional di Cibubur. "Yang jelas kontraktor sudah bisa bekerja, tadi sudah sepakat," kata Zulfikri.
Adapun, saat ini perkembangan pembebasan lahan telah mencapai 90%. Sisa lahan yang belum dibebaskan salah satunya di Bekasi untuk Depo LRT seluas 10 hektar.
"Itu bisa sampai April dan Mei selesainya (pembebasan), nanti dipakai 2019," kata Budi.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Arie Yuriwin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengukuran dan sosialisasi untuk lahan di Bekasi Timur. Arie mengatakan, terdapat 250 kepala keluarga (KK) yang bermukim di lahan tersebut.
"Musyawarah di Maret, kalau (warga) setuju kami bayar," kata Arie. (Baca juga: Proyek LRT Terganjal Pembebasan Lahan, Kemenkeu Siapkan Rp 1,6 T)
