Proyek LRT Terganjal Pembebasan Lahan, Kemenkeu Siapkan Rp 1,6 T
Proyek pembangunan Light Rail Transit(LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) masih terganjal masalah pembebasan lahan. Pemerintah menyiapkan dana Rp 1,6 triliun untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pembebasan lahan yang bermasalah di antaranya untuk pembangunan Depo LRT di Bekasi Timur seluas 10 hektar. Direktur Utama PT Adhi Karya Budi Harto mengatakan, setengah lahan tersebut hingga kini masih bermasalah karena adanya konflik sosial.
"Ada yang lima hektar itu milik Adhi Karya tapi ada penghuni liarnya yang perlu dipindahkan saja," kata Budi di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (12/1).
(Baca: Adhi Karya Targetkan Pembebasan Lahan LRT Rampung Bulan Depan)
Penyelesaian masalah tersebut sebelumnya diurus langsung oleh Adhi Karya. Namun karena tak kunjung tuntas, nantinya penyelesaian masalah lahan akan dialihkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). "Ini mau kami lewat BPN menyelesaikannya," kata Budi.
Selain itu, masih ada kendala lahan untuk LRT di sekitar Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. "Ada yang di Taman Mini (Indonesia Indah), itu miliknya Kementerian PUPR tapi masuk jalur hijau," kata Budi.
Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin mengatakan, pihaknya akan menggunakan skema pengadaan tanah untuk menyelesaikan pembebasan lahan untuk LRT. Arie menargetkan pembebasan lahan akan dirampungkan dalam tiga bulan ke depan. "Mungkin April 2018," kata Arie.
