Beri Nilai Tambah,  Petani Minta Pemerintah Dorong Hilirisasi

Michael Reily
13 Februari 2018, 15:34
Karet
Karet
Sebanyak 3 juta perkebunan karet di Indonesia, hampir 90% di antaranya adalah milik petani kecil.


Pembatasan ekspor karet dalam kebijakan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS) tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Guna nmeningkatkan nilai tambah karet alam, petani tengah berupaya mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan hilirisasi atau industri pengolahan karet di dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKI) Lukman Zakaria menyatakan pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang mengangkat nilai tambah karet petani. “Hilirisasi itu dilakukan supaya petani jadi produsen ekspor, bukan sekadar di pemasok karet di tingkat hulu,” kata Lukman kepada Katadata, Selasa (13/2).

Sebagai salah satu produsen karet terbesar di dunia, Indonesia seharusnya membuat regulasi yang mengedepankan petani. Pasalnya, dari sekitar 3 juta hektare lahan karet, 90% di antaranya merupakan perkebunan rakyat.

(Baca : Indonesia, Thailand, dan Malaysia Tahan Ekspor Agar Harga Karet Naik) 

Sehingga, dia meminta pemerintah mendorong adanya korporasi di tingkat petani, seperti pabrik kecil di tingkat kebun untuk pengolahan karet menjadi produk karet berstandar Indonesia Rubber (SIR 20) agar hasil akhirnya lebih berkualitas tanpa kotoran.


“Dengan begitu petani bisa langsung jual ke pembeli yang mengekspor, tidak perlu pabrik pengolahan sebagai pengepul,” jelas Lukman.

Menurut APKI, produksi karet alam sepanjang 2017 jumlahnya relatif stabil di kisaran 3,5 juta ton hingga 4 juta ton. Namun, pada akhir petani hanya mendapatkan sekitar 15% setelah karet diolah menjadi berbagai macam komoditas yang memiliki nilai tambah. Sehingga, Lukman menegaskan perlunya pemerintah menggenjot hilirisasi karet guna mendapat nilai tambah di dalam negeri.

Menanggapi usulan asosiasi, Direktur Jendera Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengungkapkan pemerintah tengah mencari solusi untuk pascapanen karet. “Kita coba lakukan penguatan kelembagaan di tingkat petani,” kata Bambang.

Tujuannya agar para petani bisa menghasilkan produk mutu bahan olahan karet rakyat sesuai dengan kebutuhan industri. Sistemnya bakal mencocokan dan menghubungkan spesifikasi kebutuhan perusahaan dengan produsen karet per daerah. Sehingga, harganya bisa meningkat karena sesuai dengan permintaan.

Halaman:
Reporter: Michael Reily
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...