Ada Asuransi Proyek, Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak
Biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan bertambah dari US$ 5,9 miliar (sekitar Rp 80,3 triliun) menjadi US$ 6,071 miliar (sekitar Rp 82,7 triliun). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Dwi Windarto mengatakan, penambahan sekitar Rp 2 triliun untuk membiayai asuransi selama pengerjaannya.
Selain itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga diwajibkan memiliki debt service reserve account (DSRA). Menurut Dwi, seluruh tambahan tersebut meningkatkan nilai investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga US$ 100 juta.
"Jadi reserve account yang harus ditanggung KCIC karena pinjaman," kata Dwi di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (20/2). (Baca juga: Luhut Sebut Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Mundur ke 2024)
Menurut Dwi, nilai tersebut nantinya akan didapat sebesar 25% dari ekuitas KCIC yang berasal dari Beijing Yawan dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan komposisi 40:60. Sementara 75% sisanya akan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).
"Sebesar 75% CDB, 25% dari ekuitas pemegang saham," kata Dwi.
Pencairan pinjaman dari CDB untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terhambat hingga saat ini. Menurut Dwi, hal tersebut lantaran belum terbebasnya seluruh lahan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung.
Hingga saat ini, pembebasan lahan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung baru mencapai 53%. Padahal, pembebasan lahan tersebut merupakan syarat yang diberikan CDB agar pinjaman segera cair.
"Namanya orang cari pinjaman adalah komunikasi, yaitu administrasi. Tapi dari sisi fisik pengadaan lahan 53%," kata Dwi.
(Baca: Tiongkok Baru Setor Rp 2 Triliun untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung)
Chairman PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), Sahala Lumban Gaol mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan CDB untuk memenuhi persyaratan pencairan pinjaman. Dia menargetkan pada Maret 2018 pinjaman CDB senilai US$ 500 juta akan cair.
"Persyaratan itu juga dievaluasi CDB, kemudian komunikasi bolak-balik dan negosiasi dengan mereka. Untuk itu butuh waktu, tapi sebagian besar dari persyaratan sudah (disetujui)," kata Sahala.
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menilai penambahan nilai investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak perlu dipermasalahkan. Justru yang terpenting adalah bagaimana Indonesia mampu mengembalikan pinjaman tersebut selama masa konsesi atau dalam jangka waktu 50 tahun ke depan.
"Tapi kalau menurut saya, dalam 30 tahun ke depan Jawa sudah berubah. Jadi jangan hanya melihat 5-10 tahun saja, lihat juga 20-30 tahun ke depan," kata Luhut.
Sebelumnya Luhut mengatakan kemungkinan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan mundur hingga 2024 mendatang. Awalnya, pemerintah telah menargetkan pembangunan kereta ini akan rampung pada 2020.
Pemerintah juga mempertimbangkan rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal diperpanjang hingga Yogyakarta dan Solo. Opsi perpanjangan rute tersebut terbuka lantaran kereta memiliki kecepatan rata-rata 300 kilometer per jam sehingga layak menempuh jarak lebih panjang.
