Sri Mulyani Kesal Anggaran Kemenkeu Dituding ICW Tak Transparan

Penulis: Rizky Alika

Editor: Martha Ruth Thertina

26/2/2018, 15.53 WIB

"Saya minta tim Kementerian Keuangan untuk bicara dengan ICW karena buat saya ini adalah reputasi yang sensitif.”

sri mulyani
Arief Kamaludin|Katadata

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak transparan. Ia pun meminta timnya untuk mengklarifikasi kepada ICW lantaran laporan tersebut bisa mengganggu reputasi Kemenkeu.

"Saya minta tim Kementerian Keuangan untuk bicara dengan ICW karena buat saya ini adalah reputasi yang sensitif. Laporan keluar dari ICW mengatakan bahwa Kementerian Keuangan tidak transparan. Bahkan, ada Rp 18 triliun pengadaan yang tidak dilakukan melalui procurement yang transparan," ujar dia dalam Workshop Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Jakarta, Senin (26/2).

(Baca juga: Sri Mulyani Ancam Setop Anggaran Kementerian yang Sering Ubah DIPA)

Sri Mulyani memaparkan, anggaran Kemenkeu tahun 2017 berjumlah Rp 27 triliun, sebesar Rp 17 triliun merupakan belanja pegawai. Adapun sisanya Rp 10 triliun merupakan belanja barang dan jasa termasuk belanja modal. Rinciannya, sebesar Rp 4,7 triliun dan Rp 4,2 adalah belanja barang, sedangkan Rp 1,1 triliun belanja modal. “Jadi tidak mungkin ada Rp 18 triliun,” kata dia.

Sementara itu, tudingan ICW mengacu pada publikasi di situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menjelaskan, dalam situs tersebut tertulis, anggaran Kemenkeu di 2017 sebesar Rp 40,7 triliun.

Adapun anggaran barang dan jasa Rp 21,9 triliun. Namun, pengadaan barang dan jasa yang dipublikasikan hanya Rp 4,9 triliun. Alhasil, ada Rp 17 triliun (sebelumnya disebut Rp 18 triliun) yang tidak dipublikasikan.

"Kami berharap agar Kemenkeu dan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya agar akurat menyampaikan data dan patuh pada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya dengan mengumumkan semua pengadaannya melalui situs LKPP," kata dia. 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan