Bursa Cawapres, JK: Tanggung Jawab Anies di Jakarta
Setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2019, praktis bursa kandidat presiden mengerucut pada dua nama: Prabowo dan Joko Widodo. Hanya tinggal beberapa partai yang belum menentukan pilihan seperti Partai Keadilan Sejahtera.
Selanjutnya, persaingan lebih ketat akan terjadi pada bursa calon wakil presiden. Di kubu Jokowi sudah ada beberapa nama yang disorongkan sejumlah partai. Muhaimin Iskandar, misalnya, diusulkan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mendampingi Jokowi di periode pemerintahan keduanya. Sementara Partai Golkar menyodoran ketua umumnya, Arilangga Hartarto. (Baca juga: Survei Kompas: Elektabilitas Jokowi Menanjak, Prabowo Makin Merosot).
Perebutan posisi serupa juga menghiasi pendamping Prabowo. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo disebut-sebut salah satu yang potensial mengingat elektabilitasnya cukup menanjak. Tak kalah dengannya yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Dalam beberapa survei, keterpilihan Anies diprediksi mampu mendongkrak suara bagi Prabowo. (Baca: PKS dan Gerindra Tentukan Cawapres Prabowo Lewat Dua Opsi).
Lalu, bagaimana pandangan Wakil Presiden Jusuf Kalla atas dinamika pencalonan para pemimpin negeri ini, terutama Anies? “Anies tentu punya kemampuan, punya kesempatan,” kata Kalla dalam wawancara khusus dengan Katadata beberapa waktu lalu. “Tapi tanggung jawabnya di DKI masih ada.”
Anda salah satu yang mengusulkan Anies jadi Gubernur DKI. Sekarang, Anies digadang-gadang salah satu sosok cawapres yang tepat. Menurut Anda?
Banyak pihak yang punya kemampuan. Anies tentu punya kemampuan, punya kesempatan. Tapi tanggung jawabnya di DKI masih ada, karena masih muda. Tergantung Anies sendiri apakah mau ambil kesempatan sekarang. Tapi tentu lewat partai lain. Saya tidak yakin bisa dengan Pak Jokowi.
Apakah Anies tetap perlu mengurus Jakarta atau maju ke pemilihan 2019?
Kalau saya bilang, Jakarta juga sangat penting dan itu amanah. Walaupun, memang ada peluang karena kalau gubernur mau jadi calon Presiden atau Wapres tidak perlu mundur, hanya cuti saja. Berbeda dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kalau ingin menjadi gubernur atau bupati, dia harus mundur.
- Baca wawancara khusus dengan Jusuf Kalla selengkapnya di katadata.co.id #bicaradata. (Semua Pemerintahaan di Tahun Terakhir Lebih Populis)
- Kalla berbicara mengenai kebijakan yang makin populis di tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga bursa calon wakil presiden yang bertambah ketat.
