Sederet Strategi Pemerintah Perkecil dan Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Penulis: Rizky Alika

Editor: Martha Ruth Thertina

18/5/2018, 18.21 WIB

Bakal ada peraturan baru tentang pinjaman tanpa bunga untuk BPJS Kesehatan bila mengalami masalah arus kas.

BPJS kesehatan
ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

Pemerintah memiliki sederet strategi untuk memperkecil maupun menambal defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan strategi-strategi tersebut bakal dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun aturan pemerintah lainnya.

Strategi pertama, yakni dengan mengatur sinergi antara BPJS Kesehatan dengan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), PT Asuransi Jasa Raharja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan sinergi tersebut diharapkan ada kerja sama dalam menangani urusan kesehatan masyarakat sehingga tidak tumpang tindih. “Kalau kecelakaan lalu lintas ini kan Jasa Raharja. Kalau sampai dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kerja ini BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia di kantornya, Kamis (17/5).

(Baca juga: Lampaui Prediksi, Defisit BPJS Kesehatan 2017 Capai Rp 9,75 Triliun)

Strategi lainnya, yaitu pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah yang berutang iuran BPJS Kesehatan. Pemotongan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 

Besaran potongan akan diatur dalam berita acara antara BPJS dengan Pemerintah Daerah (Pemda). “DBH dan DAU dipotong kalau Pemda memang masih ada iuran ke BPJS padahal layanan udah diberikan,” ujar dia.

Selain itu, bakal ada sokongan dana dari DBH cukai hasil tembakau untuk menambah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, dokter, dan obat-obatan. “Kalau (ini) berjalan, sistem rujukan berjalan,” kata dia.

Terakhir, bakal ada peraturan baru tentang pinjaman tanpa bunga untuk BPJS Kesehatan bila mengalami kekurangan arus kas (cashflow).

BPJS Kesehatan terus mengalami defisit keuangan. Pada 2017 lalu, defisitnya mencapai Rp 9,75 triliun. Defisit tersebut terjadi lantaran iuran dari program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hanya sebesar Rp 74,25 triliun. Di sisi lain, nominal klaimnya mencapai Rp 84 triliun.

Adapun pemerintah telah menyuntikan dana sebesar Rp 3,6 triliun tahun lalu untuk membantu mengatasi defisit BPJS Kesehatan. (Baca juga: Pemerintah Cairkan Rp 3,6 Triliun untuk Tambal Defisit BPJS Kesehatan)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan