Temui Masalah Akurasi Data, BPK Bakal Audit Impor Beras
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas kebijakan impor beras yang ditetapkan pemerintah. Pemeriksaan rencananya akan menyasar Kementerian Perdagangan terkait dengan mekanisme impor dan Kementerian Pertanian mengenai persoalan akurasi data produksi pertanian.
Anggota IV BPK Rizal Djalil mengatakan, pihaknya telah mengantongi empat temuan dalam kebijakan impor yang bersumber dari persoalan akurasi data. Temuan tersebut antara lain mencakup persoalan data konsumsi beras nasional yang dinilai tidak akurat, sistem pelaporan produktivitas padi tidak akuntabel, data luas lahan tidak akurat, serta belum ditetapkannya angka cadangan pangan ideal pemerintah.
Atas dasar itulah, BPK rencananya akan mulai mengaudit data impor beras khususnya untuk periode 2015 hingga 2018.
“Kami akan mengadakan audit untuk impor beras, terutama dalam penggunaan datanya,” kata Rizal di Jakarta, Senin (21/5).
(Baca : Impor Beras Ditambah Lagi, Petani Pertanyakan Data Produksi Kementan)
Audit impor beras BPK nantinya akan banyak menyoroti sejumlah hal dalam mekanisme impor, seperti proses bisnis, rantai pasokan, database lelang impor, sistem informasi pangan dari sumber pemasok, serta harga beras luar negeri.
Sementara untuk Kementerian Pertanian, audit BPK nantinya juga akan lebih banyak menyoroti masalah kebijakan pertanian serta data hasil produksi.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah non Kementerian pun diharap bisa menyajikan data yang lebih akurat melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang rencananya baru akan dirilis Agustus mendatang. Pasalnya kebutuhan penggunaan data produksi pertanian dinilai BPK sudah sangat mendesak.
Masalah akurasi data pangan serta kebijakan impor pangan pun telah dilaporkan BPK kepada Presiden[p'[ Joko Widodo.“ Dengan begitu harapannya, implementasi kebijakan pangan yang tepat ke depan bisa diimplementasikan oleh para menteri,” ujar Rizal.
