Mentan Klaim Alat Mesin Pertanian Mampu Tekan Biaya Produksi Gabah
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut bantuan alat dan mesin pertanian yang diberikan pemerintah diklaim telah mampu menekan biaya produksi gabah dan beras petani. Meskipun faktanya, harga gabah di lapangan saat ini masih tinggi atau berada di atas kisaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Sepanjang tahun ini Kementerian Pertanian mendapatkan anggaran sebesar Rp 23,8 triliun untuk mendukung program peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (Pajale) dan rempah-rempah. Sebagian dari pagu anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian.
Menurut Amran, hingga saat ini pihaknya telah merealisasikan pengadaan sekitar 74.750 unit alat dan mesin prapanen atau mencakup 63,23% dari total target bantuan 118.217 unit alat dan permesinan. Sementara, untuk alat mesin pertanian pascapanen, jumlah yang sudah terealisasi saat ini telah mencapai 5.279 unit atau sekitra 56,12% dari target bantuan 9.407 unit.
(Baca : Sejumlah Kalangan Kritik Rencana Kebijakan Harga Acuan Beras Medium)
Amran mengatakan optimalisasi alat mesin pertanian secara otomatis akan menggenjot peningkatan produksi. “Modernisasi dan mekanisasi akan memicu produktivitas pertanian menjadi lebih tinggi,” kata dia di Jakarta, Selasa (5/6).
Dengan produktivitas yang tinggi, menurutnya serapan gabah setara beras Bulog bisa mencapai rata-rata 14 ribu ton per hari. Sehingga, target penyerapan 400 ribu ton bisa dicapai hanya dalam waktu 20 hari.
Adapun produksi padi menurutnya, dapat terus meningkat jika ditunjang oleh bibit dan pupuk yang diberikan pemerintah kepada petani. Penggunaaan bibit unggul dan pupuk secara tepat bisa meningkatkan indeks penanaman sehingga biaya produksi dapat ditekan.
Amran pun menuturkan bahwa saat ini harga gabah sudah mencapai rata-rata Rp 4.500 rupiah per kilogram. Namun angka tersebut masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) petani yang telah dipatok sebesar Rp 3.700 per kilogram.
Di sisi lain, tingginya harga gabah juga menyulitkan Perum Bulog melakukan penyerapan. Menurut data perusahaan, per 31 Mei 2018, jumlah serapan Bulog hanya sekitar 890 ribu ton. Jauh lebih rendah dalam 3 tahun terakhir, dibandingkan 2017 yang bisa mencapai 1,1 juta ton dan 2016 sebesar 1,3 juta ton.
(Baca : Pemerintah Siap Terbitkan Aturan Penurunan HET Beras Medium)
Direktur Pengadaan Bulog Andrianto Wahyu Adi mengakui, kualitas beras serapan Bulog memang relatif baik. Per kilogram, harga beli gabah Bulog di tingkat petani sebesar Rp 4.070, sedangkan harga beli beras mencapai Rp 8.030.
Meski demikian dia enggan menjelaskan secara detail mengenai kondisi rill pasokan beras di lapangan. Terlebih di tengah kabar dihapuskannya fleksibilitas harga sebesar 10% dari HPP.
“Kami akan mencoba untuk membeli gabah lebih banyak untuk meningkatkan serapan,” kata Andrianto.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Thohir pun mengungkapkan telah lama mengharapkan adanya kenaikan HPP, terlebih dengan tingkat inflasi saat ini.
Hal itu sebelumnya telah diusulkan KTNA sejak 2016 silam, namun hingga saat ini permintaan tersebut belum juga mendapat tanggapan pemerintah. Catatan Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia dan KTNA, biaya produksi satu kilogram gabah sudah mencapai Rp 4.286. Alhasil, butuh evaluasi untuk menentukan nilai HPP yang baru.
“Fleksibilitas sudah lumayan, tapi baiknya ada Instruksi Presiden yang baru,” kata Winarno.
