BI Sebut Perang Dagang Ganggu Laju Ekonomi dan Picu Kenaikan Bunga AS
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) bakal berdampak ke seluruh dunia. Dampak yang dimaksud berupa melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, ada juga dampak ke pasar keuangan negara berkembang bila bank sentral AS merespons kondisi terkini dengan kenaikan tinggi bunga AS.
Ia menjelaskan, perang dagang bakal membuat ekspor-impor Tiongkok dan AS turun sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi kedua negara, dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. “Akan merambat juga ke negara-negara lain," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/7). (Baca juga: Soal Ancaman Tarif, Indonesia Siap Lobi AS dan Tempuh Jalur Negosiasi)
Lebih jauh, ia menyebut, perang dagang berpotensi memicu kenaikan tinggi bunga acuan AS, Fed Fund Rate. Bila hal tersebut terjadi, maka bakal meningkatkan risiko arus keluar dana asing (capital outflow) dari pasar keuangan negara berkembang. Sepanjang tahun ini, Fed Fund Rate telah naik 0,5% seiring perkembangan inflasi dan ketenagakerjaan di AS yang sesuai target.
“Dalam beberapa hal adanya ketegangan kedua negara itu akan menimbulkan respons kebijakan moneter Amerika dengan suku bunga lebih tinggi, risiko di pasar keuangan juga tinggi, dan itu membuat penarikan modal dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia,” ujarnya.
Adapun arus keluar dana asing dari pasar keuangan negara berkembang telah membuat mata uang negara-negara tersebut mengalami pelemahan terhadap dolar AS sepanjang tahun ini. Bahkan, beberapa negara tercatat mengalami pelemahan tajam, tak terkecuali Indonesia.
Menurut dia, strategi tepat bagi Indonesia untuk menjaga perekonomian di tengah kondisi saat ini adalah dengan memperkuat permintaan domestik, mengendalikan defisit transaksi berjalan, dan mendorong arus masuk dana asing. "Itu yang kami lakukan," katanya.
Ia pun menyinggung langkah BI menaikkan bunga acuan BI 7 Days Repo Rate total 1% sepanjang Mei-Juni lalu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya tarik pasar Surat Berharga Negara (SBN) bagi investor, termasuk investor asing.
Menurut dia, pihaknya bersinergi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan mendorong laju perekonomian. Secara khusus, BI telah memperlonggar kebijakan uang muka kredit perumahan guna membantu memacu bisnis di sektor properti.
Di sisi lain, pemerintah tengah berupaya mengembangkan sektor pariwisata, mendorong ekspor barang yang berdaya saing tinggi, dan meningkatkan produksi dalam negeri untuk substitusi impor. (Baca juga: RI Bentuk Kelompok Kerja Antisipasi Perang Dagang AS dan Tiongkok)
Sebelumnya, pemerintah juga diketahui berencana membentuk kelompok kerja (working group) untuk mengantisipasi perang dagang antara AS dan Tiongkok. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan pembentukan kelompok kerja untuk memperbaiki kinerja impor dan ekspor. Selain itu, untuk mengantisipasi risiko perang dagang seperti membanjirnya baja asal Tiongkok.
