RI Bentuk Kelompok Kerja Antisipasi Perang Dagang AS dan Tiongkok
Pemerintah berencana membentuk kelompok kerja (working group) untuk antisipasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengatakan pembentukan kelompok kerja untuk memperbaiki kinerja impor dan ekspor.
Kelompok kerja akan mengatasi sektor yang akan terkena dampak dari perang dagang di antaranya membanjirnya baja asal Tiongkok.
"Perlu membuat working group, working level agar industri baja, industri keramik itu bisa dimanfaatkan dalam negeri," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian usai Rapat Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Investasi Sektor Perindustrian, Jakarta, Jumat (6/7).
Airlangga menjelaskan, jika terjadi luapan produk baja, produksi baja dari dalam negeri oleh PT Krakatau Steel (Persero) akan sulit untuk meningkatkan utilisasi pabrik.
(Baca juga: Pengusaha Minta Pemerintah Waspadai Ketidakpastian Global)
Selain baja, Airlangga mengatakan dampak dari perang dagang berupa membanjirnya impor keramik dengan berbagai kualitas. Imbasnya, industri menengah ke bawah dapat sulit untuk bersaing dengan produk impor. "Apalagi kan kita belum bisa menurunkan harga gas sesuai dengan apa yang diharapkan industri," ujar dia.
Menurutnya, dampak dari perang dagang tersebut dapat semakin buruk karena harga gas yang tinggi. Sebab, jika industri tidak mendapatkan harga gas yang sesuai dengan harapan, industri akan terkena pukulan dua kali.
Adapun pemerintah akan lakukan penghematan dengan substitusi impor bahan baku untuk mendongkrak investasi. Impor yang disubstitusi ditentukan berdasarkan industri yang dapat menghasilkan devisa secara instan.
"Antara lain tentu untuk peningkatan utilisasi dari pabrik baja, pabrik keramik, pabrik semen, kemudian juga mendorong industri otomotif untuk ekspor," ujarnya.
Menurutnya, industri otomotif untuk ekspor membutuhkan instrumen Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk sedan. Sebab, pasar ekspor untuk otomotif ialah sedan.
