Pemerintah Genjot Ekspor Pangan ke Arab dengan Sertifikasi Halal
Ekspor produk pangan ke Uni Emirat Arab terkendala sertifikat halal. Sebagian besar produk Indonesia belum memiliki akreditasi dari Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA). Karena itu, pengusaha sulit memenuhi permintaan sejumlah komoditas seperti mi instan, produk olahan daging, permen dan jelly, serta flavour and food ingredients.
Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) / Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad menyatakan belum ada standar sertifikat halal di dunia. “Selama ini, untuk perdagangan, penyesuaian sertifikat halal masih secara bilateral,” kata Kukuh di Jakarta, Senin (23/7).
Dia menjelaskan masih ada empat perusahaan makanan yang ditahan oleh ESMA terkait sertifikasi halal. Sayang, Komite Akreditasi tidak menyebutkan keempat perusahaan tersebut. (Baca juga: Misi Dagang Indonesia Semester I 2018 Capai Transaksi Rp 126 Triliun)
Badan Standardisasi pun menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan ESMA untuk penyelarasan sertifikat halal. Selanjutnya, Komite Akreditasi berpotensi mendapatkan wewenang untuk memberikan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi halal, seperti Lembagan Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
Dengan kerja sama ini, nantinya pembuatan sertifikasi produk halal untuk ekspor ke Uni Emirat Arab bisa diurus Indonesia. MoU ini berlaku selama lima tahun sejak penandatanganannya pada Senin, 23 Juli 2018. “Lebih hemat waktu sehingga urusan ekspor ke sana bisa dipercepat,” ujarnya.
