Mendag Serahkan Pembangunan 5 Pasar Tradisonal ke Kementerian PUPR
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita hari ini menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pertemuan ini terkait pelimpahan tanggung jawab pembangunan pasar tradisional besar dari Kementerian Perdagangan kepada Kementerian PUPR.
Hal ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Kementerian Perdagangan fokus mengurusi tata niaga. Sedangkan pembangunan fisik diserahkan kepada Kementerian PUPR.
Rencananya pembangunan 5 pasar tradisional besar ini akan dimulai pada tahun depan. "Jadi kami lapor ke Menteri PUPR untuk meminta tolong," kata Enggartiasto di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (1/8).
(Baca juga: Kementerian PUPR Targetkan 9 Proyek Bendungan Rampung Tahun Ini)
Setelah pembahasan ini, kedua menteri akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalihkan anggaran pembangunan pasar. Jika sebelumnya ada di Direktorat Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, nantinya anggaran pembangunan pasar akan menjadi jatah Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR.
Enggar, panggilan akrab Enggartiasto juga menyebut pasar tradisional tersebut berada di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera.
Nantinya, pasar tersebut akan menjadi pusat pantauan harga komoditas, layaknya pasar induk beras Cipinang yang ada di Jakarta. "Jadi mereka akan terkonsentrasi," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan merupakan penanggung jawab program pembangunan 5.000 pasar tradisional yang dicanangkan dalam Nawa Cita. Program ini mencakup revitalisasi pasar lama yang rusak, hingga pembangunan kembali pasar yang tertimpa musibah seperti kebakaran atau banjir.
(Baca juga: Tiga Tahun Jokowi, Program Revitalisasi Pasar Baru 20% dari Target)
Sedangkan Basuki mengestimasi biaya pembangunan 5 pasar tersebut mencapai Rp 5 triliun. Basuki menambahkan, jajarannya juga telah mengerjakan pembangunan beberapa pasar sesuai Instruksi Presiden, seperti Pasar Atas di Bukittinggi dan Pasar Johar di Semarang. "Kalau rata-rata luas 200 meter persegi, maksimal (anggaran) Rp 1 triliun," kata dia.
Pengalihan pembangunan pasar ini menyusul beberapa proyek Kementerian dan Lembaga lain yang diserahkan kepada Kementerian PUPR. Basuki menjelaskan, sebelumnya sudah ada proyek madrasah milik Kementerian Agama, rehabilitasi sekolah milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta perbaikan perguruan tinggi yang seharusnya kewenangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. "Total sarana prasarana yang dialokasikan Rp 6,5 triliun," ujarnya.
